MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan Perubahan APBD 2026 harus diarahkan pada program yang siap dilaksanakan, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Munafri saat memberikan jawaban Pemerintah Kota Makassar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (28/9/2026).
Munafri mengapresiasi pandangan dan catatan fraksi DPRD yang dinilai menjadi bahan penyempurnaan kebijakan anggaran pemerintah kota.
“Jawaban Pemerintah Kota kami sampaikan berdasarkan struktur APBD dengan mengaitkan substansi pandangan fraksi-fraksi yang saling bersesuaian,” kata Munafri.
Penguatan Pendapatan
Munafri menjelaskan, perubahan APBD disusun dengan mempertimbangkan kondisi fiskal, realisasi pendapatan dan belanja, serta kebutuhan masyarakat.
Dari sisi pendapatan, Pemkot Makassar akan mengoptimalkan pajak dan retribusi melalui penguatan pengelolaan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha.
Sementara belanja diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan program prioritas.
“Setiap program harus memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran, target kinerja, lokasi pelaksanaan, dan penerima manfaat,” ujarnya.
Menurut Munafri, efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan, melainkan mengendalikan belanja umum dan mempertajam kegiatan berdasarkan kesiapan serta dampaknya.
“Efisiensi belanja tidak dilakukan dengan mengurangi pelayanan masyarakat tanpa kajian yang matang, tetapi melalui pengendalian belanja umum, penajaman kegiatan, dan pemilihan kegiatan yang memiliki kesiapan dan dampak langsung,” jelasnya.
Cegah Penumpukan Kegiatan
Munafri juga meminta pelaksanaan program dikawal sejak awal agar tidak terjadi penumpukan kegiatan dan realisasi anggaran menjelang akhir tahun.
Pemkot Makassar akan memperkuat pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran agar program yang telah dianggarkan dapat berjalan sesuai target.
Ia menekankan pembahasan Perubahan APBD merupakan proses bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Keberhasilan anggaran bukan diukur dari besarnya angka, tapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Aliyah Dorong Transparansi
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menambahkan, pembahasan Perubahan APBD 2026 perlu dilakukan secara terbuka, terukur, dan sesuai ketentuan.
Menurutnya, sinergi dengan DPRD diperlukan agar kebijakan anggaran dapat mendukung prioritas pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Karena itu, kami terus membangun sinergi dengan DPRD Kota Makassar agar setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kota Makassar,” ujarnya.
Aliyah juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perubahan anggaran.
“Proses perubahan anggaran harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masukan dan pandangan dari seluruh fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar,” tambahnya.
Pemkot Makassar berharap pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 segera dirampungkan agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan sesuai target. (*)
