MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mengusulkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan struktur pendapatan yang menurun, sementara belanja daerah justru meningkat.
Rancangan Perubahan APBD tersebut disampaikan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Makassar di Ruang Sipakatau Lantai 2 Kantor Wali Kota Makassar, Jumat (25/9/2026).
Rapat dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar serta jajaran perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar.
Dalam penyampaiannya, Munafri mengatakan perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka, tetapi harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kita memastikan bahwa anggaran perubahan (APBD-P) yang kita susun itu benar-benar bisa menjadi program yang bermanfaat buat masyarakat,” ujar Munafri.
Pendapatan Turun, Belanja Naik
Dalam nota keuangan yang disampaikan, pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp4,56 triliun lebih.
Angka tersebut turun sekitar Rp128 miliar atau 2,75 persen dibandingkan target pendapatan dalam APBD Pokok 2026 sebesar Rp4,69 triliun lebih.
Di sisi lain, belanja daerah justru direncanakan mencapai Rp5,26 triliun lebih, atau meningkat sekitar Rp90 miliar atau 1,76 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 sebesar Rp5,17 triliun lebih.
Dengan struktur tersebut, defisit anggaran direncanakan sekitar Rp699,85 miliar.
Defisit tersebut akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.
“Pembiayaan netto pada Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp699,85 miliar lebih, meningkat sekitar Rp219 miliar lebih atau 45,80 persen dibandingkan target pembiayaan netto dalam APBD Pokok 2026 sebesar Rp480 miliar,” jelas Munafri.
Menurut Munafri, penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari SiLPA 2025 berdasarkan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.
PAD dan Transfer Sama-Sama Menurun
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp2,27 triliun lebih.
Jumlah itu turun sekitar Rp57 miliar atau 2,47 persen dibandingkan target PAD pada APBD Pokok 2026 sebesar Rp2,32 triliun lebih.
Pendapatan transfer juga mengalami penurunan. Pos ini direncanakan sebesar Rp2,228 triliun lebih, turun sekitar Rp137 miliar atau 5,80 persen dari target APBD Pokok sebesar Rp2,365 triliun lebih.
Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp65 miliar lebih, yang sebelumnya belum dianggarkan dalam APBD Pokok 2026.
Pada sisi belanja, belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan rencana anggaran sekitar Rp4,33 triliun, meningkat Rp146 miliar atau 3,49 persen dibandingkan APBD Pokok sebesar Rp4,18 triliun.
Belanja modal justru turun menjadi sekitar Rp919 miliar, atau berkurang Rp55 miliar atau 5,68 persen dibandingkan APBD Pokok sebesar Rp975 miliar.
Adapun belanja tidak terduga tetap dialokasikan sebesar Rp15 miliar.
Tujuh Prioritas Pembangunan
Munafri mengatakan keterbatasan ruang fiskal menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan program yang harus diprioritaskan.
Meski demikian, kondisi tersebut dinilai tidak boleh menghentikan upaya pemerintah dan DPRD menghadirkan program yang berdampak bagi masyarakat.
Ada tujuh kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi perhatian dalam Perubahan APBD 2026.
Pertama, peningkatan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Ketiga, pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan.
Keempat, pengembangan pusat inovasi, seni budaya, dan pariwisata.
Kelima, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing serta penegakan ketertiban umum.
Keenam, peningkatan akses pelayanan dan perlindungan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, sekaligus memperkuat pembangunan kepemudaan dan olahraga.
Ketujuh, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
“Keterbatasan ruang fiskal membuat kita harus bijak memilih program dan kegiatan prioritas. Namun dengan semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif, saya percaya bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk berbuat yang terbaik,” kata Munafri.
Karebosi Masuk Lagi Perencanaan 2027
Dalam rapat tersebut, Munafri juga menjelaskan sejumlah kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, termasuk rencana penataan dan pembangunan kawasan Karebosi.
Pemerintah Kota Makassar kembali memasukkan proyek tersebut dalam perencanaan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
“Maka dari itu, kita membuat satu perencanaan baru. Insyaallah tahun depan Karebosi akan jalan,” kata Munafri.
Selain Karebosi, Pemkot Makassar menyiapkan strategi tender dini untuk sejumlah proyek yang telah memiliki kesiapan perencanaan.
Strategi tersebut dimaksudkan agar proyek yang sudah siap tidak harus menunggu proses anggaran berjalan hingga memasuki bulan-bulan berikutnya.
Dengan tender dini, Pemkot menargetkan pekerjaan tertentu dapat mulai dilaksanakan sejak awal 2027.
“Nah, ini kita akan memulai juga dengan beberapa kegiatan yang kita laksanakan secara tender dini. Jadi tidak menunggu lagi bulan tiga baru ada kegiatan, bulan satu sudah bisa jalan,” jelasnya.
Menurut Munafri, sejumlah proyek strategis juga telah dipersiapkan untuk skema tersebut, termasuk proyek yang membutuhkan waktu pelaksanaan lebih panjang atau multiyears.
Setelah proses penganggaran selesai dan seluruh persyaratan perencanaan terpenuhi, proyek-proyek tersebut akan didorong untuk mulai berjalan pada Januari 2027.
“Jadi, setelah selesai anggarannya, langsung digenjot lagi di bulan Januari 2027,” tegasnya.
Eksekutif-Legislatif Diminta Kawal Anggaran
Munafri menekankan bahwa pelaksanaan perubahan APBD membutuhkan pengawasan bersama antara pemerintah kota dan DPRD.
Menurutnya, kolaborasi kedua lembaga diperlukan agar penggunaan anggaran tetap terkontrol sekaligus memastikan program yang disepakati menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Untuk memastikan kegiatan ini bersama-sama dengan legislatif, penggunaan anggaran ini terkontrol dan diawasi dengan baik,” tuturnya.
“Sehingga kerja sama antara eksekutif dan legislatif ini memang harus berjalan dengan baik,” tambahnya.
Pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dilakukan secara lebih rinci dan teknis bersama DPRD Kota Makassar.
Munafri berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berlangsung dalam semangat kolaborasi, dengan tetap mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan kebutuhan pembangunan kota.
“Mari kita jadikan kebijakan fiskal daerah ini sebagai bukti bahwa Makassar adalah kota kolaborasi dengan semangat gotong royong dalam membangun Makassar ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Ia menutup penyampaian nota keuangan dengan menegaskan arah pembangunan Makassar yang ingin terus didorong menuju kota yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.
“Makassar hari ini adalah Makassar yang sedang tumbuh, dan Makassar esok adalah Makassar yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing,” pungkas Munafri. (*)
