JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai membuka ruang pembahasan atas aspirasi sejumlah organisasi masyarakat dan anggota parlemen terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya.
Wacana tersebut mengemuka menjelang pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 DPR RI, Selasa (10/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR dari berbagai fraksi telah menyampaikan keinginan untuk menyalurkan aspirasi terkait persoalan tersebut melalui mekanisme kelembagaan parlemen.
“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” ujar Dasco.
Meski demikian, Dasco menegaskan DPR masih menunggu keputusan lengkap dari MA sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
Menurutnya, pembahasan mengenai persoalan tersebut sejauh ini masih berlangsung secara informal di antara anggota DPR lintas fraksi. Aspirasi yang berkembang nantinya dapat disampaikan melalui forum resmi sesuai mekanisme yang berlaku di parlemen.
“Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ungkapnya.
MA Batalkan Surat Penyetaraan Ijazah Gibran
Perkembangan ini menyusul putusan MA yang mengabulkan permohonan kasasi warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran.
Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian amar putusan yang dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10/2026).
Perkara tersebut berawal dari gugatan Subhan di PTUN Jakarta dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Gugatan itu ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak tergugat.
Subhan menggugat Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Surat tersebut merupakan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran.
Dalam gugatannya, Subhan meminta pengadilan menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum, sekaligus memerintahkan pihak tergugat menarik dokumen itu dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Pada tingkat pertama, PTUN Jakarta tidak menerima gugatan tersebut. Putusan itu kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) setelah Subhan mengajukan banding.
Subhan selanjutnya mengajukan kasasi ke MA. Pada tingkat kasasi inilah permohonannya dikabulkan dan gugatan dinyatakan diterima seluruhnya.
Aspirasi Politik dan Mekanisme Konstitusional
Putusan MA tersebut kini menjadi perhatian publik karena surat penyetaraan ijazah yang dipersoalkan merupakan dokumen yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Namun, putusan yang membatalkan surat administrasi tersebut perlu dibedakan dari proses pemberhentian Wakil Presiden. Persoalan mengenai keabsahan dokumen dan konsekuensi terhadap jabatan kenegaraan memiliki mekanisme hukum dan konstitusional tersendiri.
Karena itu, langkah DPR selanjutnya akan bergantung pada perkembangan aspirasi yang disampaikan serta kajian terhadap putusan MA secara lengkap.
Pernyataan Dasco menunjukkan bahwa hingga Selasa (10/11/2026), DPR belum mengumumkan keputusan resmi mengenai tindak lanjut persoalan tersebut.
Parlemen masih menunggu dokumen putusan lengkap sebelum menentukan sikap melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku. (*)
