MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan Pemerintah Kota Makassar dalam masa kepemimpinannya.
Pemaparan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Senin (3/3/2025), usai pelaksanaan serah terima jabatan (Sertijab) dari Wali Kota periode 2021-2025, Moh Ramdhan Pomanto.
Dalam pidatonya, Munafri menekankan pentingnya langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya.
Ia juga menguraikan tujuh arah kebijakan yang menjadi fondasi visi MULIA, yakni:
- Transformasi Sosial
- Transformasi Ekonomi
- Transformasi Tata Kelola
- Memantapkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tangguh
- Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
- Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- Pembangunan Kewilayahan yang Didukung Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan
Tiga Agenda Prioritas Pemerintahan MULIA
Sebagai langkah awal dalam mewujudkan visi tersebut, Munafri menggarisbawahi tiga agenda prioritas yang akan segera dijalankan:
Efisiensi Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Makassar akan melakukan penyesuaian dan pergeseran alokasi APBD 2025 serta menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan dan APBD Perubahan 2025. Kebijakan ini juga akan menyerap beberapa prioritas pembangunan nasional melalui Asta Cita dan program unggulan MULIA.Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD 2025-2029
Dokumen ini akan menjadi pedoman utama dalam mengarahkan visi, misi, dan janji politik pemerintahan MULIA untuk lima tahun ke depan, sekaligus memastikan sinkronisasi dengan program pembangunan nasional.Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar 2026
RKPD 2026 akan menjadi dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan prioritas pembangunan pada tahun kedua pemerintahan MULIA, dengan fokus pada keberlanjutan program-program strategis.
Munafri menegaskan bahwa keseluruhan agenda ini merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah dan tahunan yang akan mempercepat pembangunan Kota Makassar.
“Dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD dan masyarakat, sangat dibutuhkan untuk mengawal pemerintahan MULIA dalam lima tahun ke depan,” ujar Munafri.
Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan Makassar dapat terus berkembang sebagai kota yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. (*)
