LUWU UTARA – Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terus mengintensifkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara pada Senin (17/03).
Acara ini bertujuan memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Wakil Bupati Luwu Utara, Jumail Mappile, menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai strategi utama dalam pencegahan kekerasan.
“Pemberdayaan perempuan, baik dari segi ekonomi maupun sosial, menjadi salah satu kunci dalam menekan kasus kekerasan. Dengan begitu, hak anak lebih terjamin, dan keluarga dapat hidup lebih sejahtera,” ungkap Jumail.
Selain itu, ia juga menyoroti peran strategis Pemerintah Desa dalam menciptakan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan perempuan dan anak.
“Pemerintah Desa harus aktif dalam menyusun kebijakan yang konkret, seperti pembuatan Peraturan Desa (Perdes), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penganggaran berbasis skala prioritas desa,” jelasnya.
“Kelompok-kelompok perempuan yang berfokus pada penguatan ekonomi keluarga juga perlu dioptimalkan kembali, termasuk layanan perlindungan anak yang sudah ada,” tambah Jumail.
Melalui langkah-langkah ini, Pemkab Luwu Utara berharap tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan serta anak-anak di wilayahnya. (*)
