MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menerima audiensi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (21/3/2025).
Pertemuan ini membahas berbagai program kepemudukan, keluarga berencana (KB), serta penanganan stunting yang menjadi fokus utama di Makassar.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Shodiqin, menyampaikan capaian program serta rencana strategis ke depan.
Salah satu yang disoroti adalah pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) KB, di mana serapan anggaran Sulsel telah mencapai 95 persen dari total Rp12 miliar.
“Capaian program BKKBN di Sulsel cukup positif, termasuk di Makassar. Salah satunya, serapan DAK KB mencapai 95 persen dari pagu anggaran Rp12 miliar,” ungkap Shodiqin.
Selain itu, BKKBN Sulsel juga menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DAK KB tahun 2026 kepada Pemerintah Kota Makassar. Anggaran senilai Rp11 miliar tersebut akan digunakan untuk pelayanan KB dan program penanganan stunting di kota ini.
“DIPA DAK KB 2026 untuk Makassar mencapai Rp11 miliar, yang akan digunakan untuk operasional pelayanan KB dan penanganan stunting,” tambahnya.
Selain membahas anggaran dan program KB, audiensi ini juga menyinggung rencana Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2025 tingkat provinsi.
Makassar diusulkan sebagai tuan rumah, meskipun secara nasional perayaan ini akan digelar secara virtual sesuai imbauan Presiden.
“Untuk tingkat provinsi, kami ingin Makassar menjadi pusat perayaan dengan konsep sederhana, tetapi tetap melibatkan masyarakat. Kami juga akan mencoba mengundang Menteri,” ujar Shodiqin.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan dukungannya terhadap program-program BKKBN. Ia memastikan akan memperkuat koordinasi dengan Wakil Wali Kota, TP PKK, dan stakeholder terkait, terutama dalam penanganan stunting.
“Kami siap mendukung penuh program BKKBN. Seluruh stakeholder akan dilibatkan, termasuk Wakil Wali Kota dan PKK untuk memastikan program berjalan optimal,” tegas Munafri.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya validitas data penerima manfaat agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.
“Saya minta data harus by name by address, supaya program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya.
Terkait persiapan Harganas tingkat provinsi, Munafri menyebut akan berkoordinasi dengan Dinas KB Makassar, dengan kemungkinan pelaksanaan acara di Lapangan Karebosi.
“Kita akan atur teknisnya bersama Dinas KB. Mungkin bisa di Karebosi, agar lebih mudah diakses masyarakat,” tutupnya. (*)
