MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya validitas data dalam setiap pengambilan kebijakan di tingkat pemerintahan.
Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Abdul Hafid, di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (26/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas strategi peningkatan kualitas data statistik sektoral sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih akurat.
Munafri menekankan bahwa keputusan berbasis data yang valid akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan metode yang baik jika sumber datanya tidak akurat. Oleh karena itu, kolaborasi antara Pemkot Makassar dan BPS sangat penting untuk memastikan kualitas data yang digunakan,” ujar Munafri.
Salah satu langkah yang tengah disiapkan Pemkot Makassar bersama BPS adalah penyusunan Kelurahan dalam Angka, sebuah inisiatif yang bertujuan menyediakan data statistik hingga tingkat kelurahan.
Dengan adanya informasi yang lebih rinci di tingkat lokal, diharapkan kebijakan pembangunan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Munafri juga mendorong penghitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebagai alat ukur efisiensi investasi pemerintah.
“ICOR bisa memberi gambaran seberapa besar pengeluaran yang telah dilakukan pemerintah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini penting agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal,” jelasnya.
Ke depan, Munafri berharap sistem pendataan di Makassar semakin terintegrasi hingga ke tingkat individu atau by name, by address. Hal ini akan membantu memastikan bahwa seluruh program pemerintah dapat menjangkau masyarakat dengan lebih akurat dan efisien.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, menyoroti peran penting Makassar sebagai pusat ekonomi Sulawesi Selatan.
“Makassar menyumbang sekitar 34% dari total perekonomian Sulsel. Artinya, kebijakan yang diambil di kota ini sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi provinsi secara keseluruhan,” ungkapnya.
BPS juga telah menggagas berbagai program kolaboratif dengan Pemkot Makassar, termasuk evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral serta program Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) yang bertujuan meningkatkan literasi statistik masyarakat.
Selain itu, Abdul Hafid mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi perekonomian Makassar.
Sebagai langkah awal, pada tahun 2025, BPS akan melaksanakan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) guna memperkirakan jumlah penduduk dan karakteristik demografi sebelum sensus utama dilakukan.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hafid juga memaparkan kondisi makro sosial ekonomi Kota Makassar yang saat ini berada dalam kondisi stabil, meliputi pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), inflasi, tingkat kemiskinan, pengangguran, serta perkembangan sektor pariwisata.
Dengan penguatan sinergi antara Pemkot Makassar dan BPS, diharapkan data statistik yang lebih akurat dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
