MAKASSAR — Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih Predikat Terbaik Pertama Kategori Provinsi Wilayah Sulawesi untuk keempat kalinya secara berturut-turut.
Capaian ini menjadi sorotan utama dalam High-Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD Sulsel yang digelar di Baruga Bank Indonesia, Rabu (3/12/2025).
Pertemuan tersebut membahas stabilisasi harga menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, serta penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel sekaligus Ketua Harian TPID dan TP2DD Sulsel, Jufri Rahman, menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh pihak, termasuk Bank Indonesia, perangkat daerah, perbankan, hingga tim teknis kabupaten/kota.
“Prestasi ini adalah hasil kerja kolektif. Semoga ke depan sinergitas kita semakin harmonis dan kokoh,” ujar Jufri.
Deretan Prestasi Daerah di Sulsel
Selain Provinsi Sulsel, sejumlah daerah juga mencatat kinerja digitalisasi yang gemilang:
- TP2DD Kota Makassar – Predikat Terbaik Pertama Kategori Kota (tiga kali berturut-turut)
- TP2DD Kabupaten Sidrap – Terbaik Pertama Kategori Kabupaten (dua kali berturut-turut)
- TP2DD Kabupaten Luwu – Terbaik Kedua Kategori Kabupaten
Apresiasi turut diberikan kepada Bank Sulselbar sebagai peserta terbaik Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) tingkat nasional.
Rata-rata Indeks ETPD 93,25%
Berdasarkan indeks ETPD Semester I 2025, seluruh pemda di Sulsel—termasuk provinsi—sudah masuk kategori digital dengan skor rata-rata 93,25%.
Namun, Jufri mengingatkan sejumlah daerah mengalami penurunan indeks sehingga membutuhkan perhatian kepala daerah.
“Kita berpacu dengan waktu sampai akhir tahun. Peningkatan layanan digital harus terus digenjot,” tegasnya.
Ia mendorong pemda meningkatkan IETPD melalui pemberian insentif pembayaran digital hingga memperluas kerja sama layanan dengan penyedia jasa pembayaran.
Meski prestasi menggembirakan, tantangan digitalisasi masih cukup berat. Di antaranya keterbatasan anggaran, jaringan, SDM, infrastruktur IT, hingga masih rendahnya penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI)/KKPD di sejumlah pemda.
Dari 25 pemda di Sulsel, masih ada empat yang belum menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), yaitu Kabupaten Bantaeng, Gowa, Luwu Timur, dan Takalar.
Pertemuan ini juga membahas penyusunan Roadmap TP2DD 2026–2030, karena peta jalan eksisting akan berakhir pada 2025.
Penggunaan KKPD, lanjut Jufri, sangat penting untuk efisiensi, transparansi, dan percepatan pembayaran barang/jasa pemerintah. “Ini akan mempercepat perputaran uang pihak ketiga,” jelasnya.
Apresiasi khusus diberikan kepada TP2DD Kabupaten Soppeng yang dinilai sangat progresif dalam pemanfaatan KKPD sepanjang 2025.
Manfaat Digitalisasi
Implementasi ETPD dinilai membawa dampak fundamental bagi tata kelola pemerintahan, mulai dari mencegah kebocoran anggaran, mempercepat proses administrasi, menghadirkan data transaksi real-time, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Bagi masyarakat, digitalisasi pajak dan retribusi—termasuk QRIS dan e-Samsat—membuat layanan publik lebih mudah, cepat, dan efisien, sekaligus mendorong inklusi keuangan daerah.
“Kami berharap sinergi dan kolaborasi semakin kuat. Ini penting untuk mendongkrak indeks ETPD seluruh pemda di Sulawesi Selatan,” tutup Jufri.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Kepala Bank Indonesia Sulsel Rizki Ernaldi Wimanda, unsur Forkopimda, serta para Bupati/Wakil Bupati se-Sulsel. (*)
