MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menjadi instrumen yang benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar target serapan anggaran atau memenuhi kewajiban administrasi.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mendukung Pencapaian Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar yang dikemas dalam Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026). Kegiatan itu menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber.
Menurut wali kota yang akrab disapa Appi, penyusunan APBD tidak boleh lagi dipahami sebatas proses menghitung pendapatan dan belanja daerah. Lebih dari itu, anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan secara nyata.
“APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Appi.
Ia menekankan bahwa seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program, harus berorientasi pada hasil yang terukur. Keberhasilan pembangunan, menurutnya, tidak cukup diukur dari tingginya realisasi anggaran, tetapi dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
“Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Appi juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengubah cara pandang dalam menyusun program kerja. Belanja pemerintah, kata dia, tidak boleh didominasi untuk memenuhi kebutuhan internal birokrasi, melainkan harus diprioritaskan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi warga.
Selain itu, ia mendorong setiap OPD memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, keterbatasan kapasitas fiskal daerah tidak boleh menjadi penghambat pelaksanaan program prioritas.
“Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal,” katanya.
Melalui forum tersebut, Appi berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar memiliki pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mampu mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang lebih efektif.
Ia juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan berdiskusi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni untuk memperkuat pengelolaan keuangan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. (*)
