MAKASSAR – Perubahan wajah kawasan padat di sekitar SMK Negeri 4 Makassar mulai terlihat. Lapak-lapak yang selama bertahun-tahun memenuhi sisi Jalan Tinumbu dan Jalan Buru kini ditertibkan, membuka akses jalan yang lebih lapang sekaligus mengembalikan fungsi drainase.
Penataan sekitar 60 lapak pedagang kaki lima yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Kota Makassar, Kamis (23/4/2026), tidak hanya mengubah tampilan kawasan, tetapi juga mendapat respons positif dari warga dan pelaku usaha setempat.
Lukman, seorang pelaku usaha percetakan yang telah beraktivitas di kawasan tersebut selama sembilan tahun, menilai langkah pemerintah sebagai upaya pembenahan bersama, bukan sekadar penertiban.
“Saya rasa ini untuk kebersihan dan perbaikan drainase. Apalagi sudah ada komunikasi sebelumnya, jadi banyak pedagang yang membongkar sendiri,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan warga Jalan Tinumbu, Daeng Mantang. Ia melihat perubahan signifikan setelah penataan dilakukan, terutama pada kelancaran akses jalan dan kenyamanan lingkungan.
“Sekarang jalan lebih luas, tidak mengganggu lagi, dan terlihat lebih rapi,” katanya.
Penataan kawasan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Satpol PP Provinsi Sulsel, Satpol PP Kota Makassar, aparat kecamatan, hingga dukungan TNI-Polri dan perangkat daerah lainnya. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari penataan kawasan pendidikan agar lebih aman dan nyaman.
Kepala Satpol PP Sulsel, Andi Arwin Azis, menjelaskan bahwa penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Andi Sudirman Sulaiman dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021.
Menurutnya, seluruh tahapan telah dilalui secara prosedural, mulai dari deteksi dini hingga pendekatan persuasif kepada pedagang.
“Pelaksanaan dilakukan secara humanis dan bertahap, sehingga berjalan kondusif tanpa konflik,” ujarnya.
Senada, Pelaksana Tugas Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, menyebut pola pembenahan ini akan terus dilanjutkan di wilayah lain dengan mengedepankan pendekatan sosial.
“Di Bontoala ini justru banyak warga yang membongkar sendiri. Pemerintah lebih pada merapikan dan membenahi,” katanya.
Selain penataan fisik, pemerintah juga menangani sejumlah persoalan sosial di lokasi, termasuk menemukan dan menindaklanjuti keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) melalui dinas terkait.
Pemerintah menilai penataan kawasan sekitar sekolah tidak hanya berdampak pada estetika kota, tetapi juga mendukung fungsi pendidikan, kelancaran drainase, serta ketertiban ruang di kawasan padat.
Dukungan dari pedagang dan masyarakat dinilai menjadi indikator penting bahwa penataan kota dapat berjalan efektif ketika dilakukan dengan pendekatan kolaboratif dan komunikasi yang baik.
Kini, kawasan yang sebelumnya semrawut mulai bertransformasi menjadi ruang publik yang lebih tertib, aman, dan fungsional bagi seluruh warga. (*)
