MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan bagi pekerja, khususnya di sektor informal.
Langkah tersebut dibahas dalam kegiatan asistensi dan monitoring evaluasi percepatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diikuti secara virtual oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, dari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Makassar, Rabu (22/4/2026).
Dalam paparannya, Jufri menyampaikan bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sulsel telah mencapai sekitar 1,55 juta pekerja atau 36,97 persen dari total target 2,04 juta pekerja.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan peningkatan kesadaran sekaligus kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya ke dalam sistem jaminan sosial.
“Selain sektor formal, pemerintah juga memberi perhatian khusus kepada pekerja rentan melalui dukungan APBD untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Pada tahun 2026, program tersebut menyasar sedikitnya 10.000 nelayan dan 2.320 pekerja sektor kelapa sawit. Kelompok ini dinilai memiliki tingkat risiko kerja dan kerentanan ekonomi yang relatif tinggi.
Intervensi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan sosial, sekaligus memastikan pekerja informal tidak tertinggal dalam sistem jaminan ketenagakerjaan.
Selain itu, Pemprov Sulsel melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi bersama BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat sosialisasi kepada masyarakat. Upaya ini difokuskan pada peningkatan pemahaman manfaat program jaminan sosial, khususnya bagi kelompok pekerja nonformal.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong partisipasi berkelanjutan serta memperluas cakupan perlindungan secara merata.
Jufri juga berharap adanya dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat, khususnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, dalam mempercepat pencapaian target universal coverage.
“Kami berharap pendampingan terus dilakukan agar cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan semakin luas,” katanya.
Komitmen ini sekaligus menegaskan peran Pemprov Sulsel dalam mendukung agenda nasional, khususnya dalam pengurangan kemiskinan, perlindungan pekerja rentan, serta pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)
