JAKARTA – Tekanan ekonomi yang mulai dirasakan di sejumlah sektor usaha memicu kekhawatiran terhadap meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dalam situasi ini, DPR RI menegaskan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja tanpa terkecuali.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menekankan bahwa hak atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan harus mencakup seluruh kategori pekerja, baik formal maupun nonformal, termasuk pekerja harian dan musiman.
Menurutnya, isu ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi memiliki dampak luas terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Ketika pekerjaan menjadi tidak pasti, dampaknya tidak hanya pada pendapatan, tetapi juga kesejahteraan keluarga secara keseluruhan,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip, Sabtu (2/5/2026).
Cucun menilai perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini mulai memengaruhi daya tahan masyarakat dalam menjaga penghasilan tetap. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan dinilai perlu terus diawasi agar tetap relevan dengan kondisi di lapangan.
Ia juga menyoroti pentingnya dialog antara pemerintah dan serikat pekerja, khususnya dalam momentum peringatan Hari Buruh, sebagai ruang untuk memastikan kebijakan ekonomi berpihak pada kebutuhan pekerja.
Dalam fungsi pengawasannya, DPR disebut akan terus memantau langkah pemerintah, terutama dalam hal perlindungan tenaga kerja, penguatan sistem jaminan sosial, serta upaya mitigasi PHK di sektor-sektor rentan.
“Stabilitas nasional sangat bergantung pada rasa aman masyarakat terhadap pekerjaan dan masa depan keluarganya,” kata Cucun.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sari Yuliati, menegaskan bahwa pekerja merupakan tulang punggung pergerakan ekonomi nasional.
Namun, ia mengakui masih banyak pekerja yang menghadapi tekanan, mulai dari upah yang belum memenuhi kebutuhan hidup layak hingga meningkatnya risiko kehilangan pekerjaan.
“Kontribusi pekerja sangat besar, tetapi persoalan ketenagakerjaan juga terus berulang dan perlu solusi konkret,” ujarnya.
Sari menekankan pentingnya kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja, terutama dalam menjamin upah yang adil dan perlindungan kerja yang memadai. Ia juga mendorong pengawasan lebih ketat terhadap praktik ketenagakerjaan yang merugikan, termasuk sistem kerja yang tidak memberikan kepastian serta minim jaminan sosial.
Dengan meningkatnya dinamika ekonomi global dan domestik, DPR menilai penguatan kebijakan ketenagakerjaan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (*)
