MAKASSAR — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Makassar menyayangkan tidak adanya unsur pimpinan maupun anggota DPRD Sulawesi Selatan yang menemui peserta aksi Reformasi Jilid II saat menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Sulsel, Kamis (18/6/2026).
Padahal, ratusan kader PMII hadir dalam aksi tersebut untuk menyuarakan berbagai persoalan kebangsaan dan tuntutan masyarakat melalui mekanisme yang damai serta sesuai dengan koridor konstitusi.
Namun, aspirasi yang dibawa massa aksi hanya diterima oleh Bagian Penyaluran Aspirasi tanpa adanya dialog langsung dengan para wakil rakyat.
Bagi PMII, kondisi tersebut menjadi catatan penting terkait komitmen lembaga legislatif dalam membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa yang selama ini berperan sebagai kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Ketua PC PMII Kota Makassar, Hariandi, mengatakan kehadiran mahasiswa dalam aksi tersebut bukan sekadar untuk menyampaikan kritik, melainkan membawa hasil kajian dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami datang membawa gagasan, kajian, dan aspirasi rakyat. Sangat kami sayangkan tidak adanya pimpinan maupun anggota DPRD yang hadir berdialog langsung dengan massa aksi. Padahal DPRD adalah rumah rakyat, dan mahasiswa datang sebagai representasi suara masyarakat yang harus didengar secara terbuka,” ujarnya.
Menurut Hariandi, kekecewaan atas sikap DPRD Sulsel tidak akan menghentikan langkah organisasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut justru akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat konsolidasi gerakan ke depan.
Ia menegaskan PMII akan membangun komunikasi yang lebih luas dengan berbagai elemen, mulai dari organisasi mahasiswa, kelompok kepemudaan, masyarakat sipil hingga komunitas rakyat lainnya.
“Kekecewaan ini menjadi catatan penting bagi kami. PMII akan melakukan konsolidasi yang lebih luas bersama elemen mahasiswa, organisasi kepemudaan, masyarakat sipil, dan kelompok rakyat lainnya. Jika aspirasi rakyat terus diabaikan, maka gerakan akan kami bangun dengan skala yang lebih besar, lebih terorganisir, dan tetap berada dalam koridor konstitusi,” tegasnya.
Hariandi menambahkan, Reformasi Jilid II merupakan bagian dari komitmen PMII untuk terus mengawal berbagai isu strategis yang menyangkut kepentingan publik. Mulai dari penegakan hukum, pendidikan, ekonomi kerakyatan, pemberantasan korupsi hingga perlindungan ruang hidup masyarakat.
Sementara itu, Jenderal Lapangan aksi, Ridwan, mengapresiasi seluruh kader PMII yang mengikuti kegiatan tersebut secara tertib dan menjaga situasi tetap kondusif hingga aksi berakhir.
Menurutnya, seluruh peserta telah menunjukkan kedewasaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Seluruh peserta aksi telah menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Aspirasi kami disampaikan secara damai, tertib, dan sesuai ketentuan. Namun kami berharap ke depan DPRD tidak cukup hanya menerima berkas aspirasi melalui mekanisme administratif. Kehadiran langsung para wakil rakyat untuk berdialog adalah bentuk penghormatan terhadap partisipasi publik,” kata Ridwan.
PMII juga menegaskan akan terus mengawasi tindak lanjut dari seluruh tuntutan yang telah diserahkan kepada DPRD Sulsel. Organisasi tersebut menilai keberhasilan sebuah aksi tidak hanya diukur dari penyampaian aspirasi, tetapi juga dari sejauh mana tuntutan masyarakat mendapatkan respons nyata dari para pengambil kebijakan.
“Kami akan mengawal apakah aspirasi ini benar-benar ditindaklanjuti atau hanya berhenti sebagai dokumen administrasi. Jika tidak ada respons yang nyata, kami siap kembali dengan kekuatan yang lebih besar bersama elemen gerakan lainnya,” ujarnya.
Sebagai organisasi kader, PMII menegaskan bahwa seluruh gerakan yang dilakukan tetap berlandaskan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah, Pancasila, dan UUD 1945. Prinsip tersebut menjadi pijakan dalam menjalankan peran mahasiswa sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan di tengah masyarakat.
Melalui momentum Reformasi Jilid II, PMII Kota Makassar juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya demokrasi serta memastikan setiap kebijakan publik benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. (*)
