Makassar

Pemkot Makassar Jajaki Kerja Sama Digitalisasi Armada Pengangkut Sampah

Tim Redaksi
×

Pemkot Makassar Jajaki Kerja Sama Digitalisasi Armada Pengangkut Sampah

Sebarkan artikel ini
Pemkot Makassar Jajaki Kerja Sama Digitalisasi Armada Pengangkut Sampah

MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mulai menjajaki transformasi sistem pengangkutan sampah berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengawasan operasional armada kebersihan.

Penjajakan kerja sama dengan pihak swasta tersebut dibahas langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (16/11/2026).

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Dalam pertemuan itu, perusahaan menawarkan sistem pengelolaan armada berbasis Internet of Things (IoT), Fleet Management System, dan Transportation Management System. Teknologi tersebut memungkinkan pemerintah memantau pergerakan kendaraan, rute pengangkutan, volume pekerjaan, konsumsi bahan bakar minyak (BBM), hingga biaya operasional secara real time.

Novi Candra menjelaskan, sistem yang ditawarkan dirancang untuk memberikan kendali lebih menyeluruh terhadap aktivitas kendaraan pengangkut sampah.

“Pemerintah Kota bisa memantau aktivitas kendaraan kebersihan secara langsung, mulai dari pergerakan armada, rute pengangkutan, volume pekerjaan, penggunaan bahan bakar minyak (BBM), hingga biaya operasional yang dikeluarkan,” jelasnya.

Menurut Novi, penjajakan tersebut masih merupakan tahap awal untuk melihat peluang penerapan sistem serupa di Makassar. Perusahaannya mengklaim memiliki pengalaman mendukung operasional pengangkutan sampah di Kota Jambi.

Model layanan yang ditawarkan menggunakan skema Business to Service (BTS). Melalui pola ini, pemerintah daerah tidak perlu melakukan pengadaan sistem dan perangkat operasional secara mandiri karena penyedia layanan yang menghadirkannya.

“Pola yang biasa kami jalankan adalah BTS atau by the service. Jadi, pemerintah tidak perlu melakukan pengadaan, kami yang menghadirkan layanan,” ujarnya.

Ia menegaskan, layanan yang ditawarkan berfokus pada mobilisasi dan pengangkutan sampah. Sementara itu, pengelolaan di tempat pemrosesan akhir (TPA) tetap mengikuti sistem yang ditetapkan pemerintah daerah.

BACA JUGA:  Lepas 2.000 Peserta Kirab Muharram, Wali Kota Makassar Ajak Warga Perkuat Persatuan

Cegah Penyalahgunaan Armada dan BBM

Salah satu fitur yang ditawarkan adalah teknologi geofencing untuk membatasi wilayah operasional kendaraan. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mendeteksi apabila armada keluar dari rute atau area penugasan.

Perusahaan juga mengklaim kendaraan dapat dinonaktifkan dari jarak jauh apabila terindikasi digunakan di luar kepentingan operasional kebersihan.

Fitur ini ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan kendaraan, termasuk penggunaan armada pemerintah untuk mengangkut sampah komersial di luar penugasan.

Selain itu, sensor digital dapat digunakan untuk memantau konsumsi BBM setiap kendaraan. Data penggunaan bahan bakar kemudian dibandingkan dengan jarak tempuh, waktu operasional, dan rute perjalanan untuk mendeteksi kemungkinan anomali.

Novi mencontohkan pengalaman perusahaan dalam proyek pengangkutan di daerah lain. Dari 10 kendaraan yang beroperasi, pemantauan sensor menemukan tiga hingga empat unit mengalami anomali penggunaan BBM.

Sistem tersebut juga dilengkapi aplikasi yang dapat diakses melalui telepon genggam maupun pusat kendali operasional (control room). Informasi yang ditampilkan mencakup data armada, rute pengangkutan, lokasi depo, wilayah pelayanan, penugasan pengemudi, hingga rekam jejak penyelesaian pekerjaan.

Fitur pemeliharaan kendaraan turut disiapkan melalui notifikasi otomatis ketika armada mendekati jadwal servis.

Satukan Sistem Pengangkutan di 15 Kecamatan

Di sisi lain, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, penjajakan ini sejalan dengan rencana pembenahan tata kelola persampahan di Makassar.

Ia ingin menyatukan sistem operasional kebersihan yang selama ini berjalan dengan pola berbeda di setiap kecamatan menjadi satu sistem kendali yang lebih terintegrasi dan terukur.

Menurut Munafri, karakteristik wilayah Makassar membuat kebutuhan pengangkutan sampah tidak bisa diseragamkan. Kota ini memiliki 15 kecamatan, termasuk satu kecamatan kepulauan, dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa.

BACA JUGA:  Pemkot Makassar Raih Penghargaan atas Dedikasi dalam Melestarikan Bahasa Daerah

Selain perbedaan karakteristik wilayah, banyak kawasan permukiman memiliki lorong sempit yang tidak dapat dijangkau kendaraan pengangkut berukuran besar.

Karena itu, Pemkot Makassar selama ini mengoperasikan kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah dari kawasan permukiman dan lorong sebelum dipindahkan ke armada yang lebih besar menuju TPA Tamangapa.

“Di Makassar ini banyak sekali gang dan lorong. Sehingga ada motor-motor roda tiga yang kita operasikan untuk mengangkut sampah dari dalam lorong. Nanti yang sampai ke TPA adalah mobil-mobil besar,” jelas Munafri.

Persoalan lainnya adalah perbedaan pola pengangkutan antarkecamatan. Sebagian wilayah menjalankan pengangkutan pada malam hari, sedangkan wilayah lain melakukannya pada pagi hari.

Pola pengelolaan sampah dari sektor usaha seperti hotel, restoran, dan kafe (Horeka) juga beragam. Sebagian menggunakan jasa penjemputan, sementara lainnya mengangkut sampah secara mandiri.

Kondisi tersebut, menurut Munafri, membutuhkan sistem kendali terpadu agar pemerintah memiliki gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan armada dan biaya pelayanan.

“Saya mau kondisi ini kita satukan menjadi satu kontrol. Saya tidak mau lagi terlalu ribet dengan urusan operasionalnya. Kita ingin menghitung berapa yang harus dibayarkan setiap bulan untuk memastikan seluruh sampah bisa terangkut,” tegasnya.

Dengan sistem terintegrasi, Pemkot Makassar berharap dapat menghitung kebutuhan armada, penggunaan BBM, biaya operasional, serta jumlah layanan pengangkutan yang harus dibayarkan setiap bulan secara lebih akurat.

Pembenahan tersebut juga diharapkan mengurangi potensi persoalan administrasi dan ketidaksesuaian pembayaran, termasuk dalam penghitungan honor serta biaya operasional petugas kebersihan.

BACA JUGA:  Munafri Arifuddin Dorong Sinergi Pemerintah, Buruh, dan Industri untuk Perkuat Ekonomi Makassar

Pekerja Persampahan Tetap Dilibatkan

Meski mendorong modernisasi sistem, Munafri menegaskan bahwa transformasi digital tidak boleh menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bekerja di sektor persampahan.

Ia memastikan pembenahan manajemen bukan berarti menggantikan seluruh tenaga kerja dengan teknologi ataupun menghilangkan peran pemulung.

“Ini bukan berarti kita menghilangkan pekerjaan pemulung atau orang-orang yang selama ini bekerja di sektor persampahan. Mereka tetap harus dilibatkan. Kita hanya ingin mengubah manajemen dari sistem konvensional menjadi sistem yang lebih layak dan tertata,” ujarnya.

Munafri juga melihat perlunya pembentukan klaster atau pengelompokan dalam sistem pengelolaan persampahan. Dengan begitu, setiap kelompok pekerja memiliki peran yang jelas dan dapat terintegrasi dengan pola operasional baru.

Selain aspek operasional, ia menyoroti pentingnya penghitungan retribusi persampahan yang lebih akurat dan berkeadilan.

Pemkot Makassar selama ini memberikan pembebasan retribusi kepada kelompok rumah tangga tertentu berdasarkan kategori daya listrik sebagai salah satu indikator kemampuan ekonomi. Sementara itu, masyarakat dan kawasan perumahan dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi menjadi bagian dari potensi penerimaan retribusi daerah.

Ke depan, pemerintah berharap perhitungan biaya layanan dan penerimaan retribusi dapat dilakukan secara lebih transparan, sehingga keseimbangan antara biaya operasional, penerimaan, dan kebutuhan subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan bisa diketahui dengan jelas.

“Yang kita inginkan, ada perhitungan yang jelas. Berapa biaya operasional yang dikeluarkan, berapa retribusi yang masuk, dan bagaimana masyarakat yang memang perlu dibantu tetap mendapatkan pembebasan,” tutup Munafri. (*)