Luwu Raya

Ketua HAM-LUTIM Soroti Minimnya Reses DPR RI Dapil Sulsel III, Khawatir Aspirasi Luwu Raya Terabaikan

Tim Redaksi
×

Ketua HAM-LUTIM Soroti Minimnya Reses DPR RI Dapil Sulsel III, Khawatir Aspirasi Luwu Raya Terabaikan

Sebarkan artikel ini
Ketua Himpunan Mahasiswa Luwu Timur (HAM-LUTIM), Muh. Risharyadi (Foto: IST)
Ketua Himpunan Mahasiswa Luwu Timur (HAM-LUTIM), Muh. Risharyadi (Foto: IST)

PALOPO — Minimnya kehadiran anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III dalam agenda reses di wilayah Luwu Raya dikhawatirkan membuat berbagai aspirasi masyarakat tidak terserap dan terabaikan. Padahal, sejumlah persoalan pembangunan daerah membutuhkan perhatian serta perjuangan legislator di tingkat pemerintah pusat.

Kekhawatiran tersebut disampaikan Ketua Himpunan Mahasiswa Luwu Timur (HAM-LUTIM), Muh. Risharyadi. Ia mempertanyakan bagaimana anggota DPR RI dapat menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat apabila jarang turun langsung menemui konstituen di wilayah Luwu Raya.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

“Bagaimana cara mau tampung dan sampaikan aspirasi masyarakat yang ada di Luwu Raya kalau anggota dewan dari Dapil III, khususnya daerah Luwu Raya, jarang turun reses?” ujar Risharyadi kepada media ini, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk mendengar langsung persoalan masyarakat di daerah pemilihan.

Kegiatan tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai agenda rutin kelembagaan, melainkan harus menjadi ruang penyerapan aspirasi yang memiliki tindak lanjut.

Ia mengingatkan agar pelaksanaan reses tidak kehilangan substansi dan berubah menjadi kegiatan formalitas belaka.

“Yang ditakutkan jangan sampai persoalan reses hanya formalitas, padahal ada hal substansi yang penting di kegiatan reses,” tegasnya.

Reses Jadi Jembatan Aspirasi ke Pemerintah Pusat

Risharyadi menilai berbagai persoalan yang berkembang di Luwu Raya membutuhkan keterlibatan legislator di tingkat pusat.

Dalam hal ini, anggota DPR RI memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

Melalui reses, para legislator semestinya dapat mengidentifikasi persoalan secara langsung, mendengarkan kebutuhan warga, kemudian membawa aspirasi tersebut ke parlemen untuk diperjuangkan sesuai fungsi dan kewenangannya.

Menurutnya, ketika kehadiran wakil rakyat di daerah pemilihan minim, ruang komunikasi masyarakat dengan para legislator juga berpotensi semakin terbatas.

Akibatnya, berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat dikhawatirkan tidak tersampaikan secara optimal.

Karena itu, ia berharap anggota DPR RI Dapil Sulsel III, khususnya yang mewakili wilayah Luwu Raya, lebih aktif turun ke masyarakat dan memastikan agenda reses benar-benar menjalankan fungsi penyerapan aspirasi.

Sorotan Keterwakilan DPR RI di Luwu Raya

Pernyataan HAM-LUTIM ini menambah sorotan terhadap kualitas keterwakilan masyarakat Luwu Raya di DPR RI.

Sebelumnya, Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM, juga mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai jadwal, lokasi, dan hasil pelaksanaan reses anggota DPR RI Dapil Sulsel III.

Sorotan serupa disampaikan Muhammad Sabar Al Jihad, mantan Ketua HMI MPO Cabang Palopo periode 2019–2020. Ia menilai suara rakyat merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui kehadiran fisik, pendengaran aktif, dan perjuangan nyata di parlemen pusat.

Berbagai kritik tersebut mengarah pada satu tuntutan, yakni agar reses tidak sekadar menjadi agenda formal anggota legislatif, tetapi benar-benar menjadi sarana komunikasi dan perjuangan aspirasi masyarakat.

Bagi Luwu Raya, kehadiran wakil rakyat di daerah bukan hanya persoalan kunjungan, melainkan bagian dari tanggung jawab memastikan persoalan pembangunan dan kebutuhan masyarakat memperoleh perhatian dalam kebijakan pemerintah pusat. (*)