JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan Terbaik I kategori kota dalam ajang SDGs Action Awards 2026 yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Penghargaan tingkat nasional tersebut diraih melalui inovasi digital Lontara+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima langsung penghargaan berupa piala yang diserahkan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam rangkaian SDGs Annual Conference (SAC) 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Munafri yang akrab disapa Appi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi mengembangkan Lontara+ hingga berhasil menjadi inovasi terbaik pertama pada kategori kota.
“Alhamdulillah, Kota Makassar mendapatkan prestasi terbaik pertama kategori kota pada SDGs Awards oleh Bappenas RI melalui aplikasi Lontara+. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua,” tulis Appi, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan atas keberhasilan menghadirkan aplikasi digital, melainkan juga bukti bahwa transformasi teknologi dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan kota.
Ia menegaskan, capaian ini menjadi motivasi bagi Pemkot Makassar untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan pemerintahan yang lebih mudah, cepat, terintegrasi, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Mengintegrasikan 300 Aplikasi dalam Satu Platform
Appi menjelaskan, Lontara+ mulai dikembangkan Pemkot Makassar sejak 2025 sebagai jawaban atas tantangan pelayanan publik dan kompleksitas persoalan perkotaan.
Sebelum integrasi dilakukan, terdapat sekitar 300 aplikasi yang berjalan secara terpisah di lingkungan pemerintah kota. Kondisi tersebut menyebabkan integrasi data dan pelayanan antarorganisasi perangkat daerah (OPD) belum berjalan optimal.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam mempercepat pelayanan administrasi, menindaklanjuti pengaduan warga, memperluas akses layanan, hingga menangani persoalan perkotaan seperti banjir, genangan, kemacetan, dan kesiapsiagaan bencana.
“Setelah melihat kondisi internal, ternyata ada kurang lebih 300 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan pelayanan, tetapi harus kita ubah agar bisa terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” jelasnya.
Dikembangkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Lontara+ dirancang sebagai pintu masuk layanan pemerintahan. Melalui satu aplikasi, masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi, memperoleh informasi, hingga menyampaikan pengaduan.
Platform ini juga berfungsi mempercepat koordinasi antar-OPD, meningkatkan transparansi, serta memastikan laporan masyarakat memperoleh tindak lanjut.
Layani 76 Ribu Pengguna, Selesaikan 91,7 Persen Aduan
Transformasi digital melalui Lontara+ mulai menunjukkan capaian dari sisi pemanfaatan layanan.
Berdasarkan data yang dipaparkan Munafri, aplikasi tersebut telah mencatat lebih dari 76 ribu pengguna dengan total lebih dari 3,9 juta aktivasi aplikasi.
Selain itu, Lontara+ telah menerima lebih dari 20 ribu pengaduan masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.819 aduan berhasil diselesaikan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen.
“Platform ini juga telah menerima lebih dari 20 ribu pengaduan masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.819 aduan berhasil diselesaikan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen,” ungkapnya.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa Lontara+ tidak hanya berfungsi sebagai sarana digitalisasi administrasi, tetapi juga menjadi ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan persoalan sekaligus memantau penyelesaiannya.
Perluas Integrasi Layanan Strategis
Pemkot Makassar terus memperluas fitur dan integrasi layanan dalam Lontara+ sepanjang 2026.
Sejumlah layanan strategis telah diluncurkan, antara lain layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), retribusi sampah, layanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Integrasi layanan pendidikan, termasuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), juga menjadi bagian dari pengembangan ekosistem digital tersebut.
Appi menyebut pengembangan fitur dilakukan secara bertahap dengan memastikan setiap layanan dapat berjalan stabil dan benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Di sisi lain, Pemkot Makassar juga membangun ekosistem inovasi dengan melibatkan seluruh OPD, perusahaan daerah, tim inovasi, serta masyarakat.
Penguatan kapasitas dilakukan melalui coaching, pendampingan, pengembangan desain inovasi, hingga evaluasi capaian secara berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi bagian dari tujuh program strategis pemerintah kota untuk memastikan transformasi digital berjalan terarah dan terukur.
Dengan pengembangan tersebut, Lontara+ diharapkan tidak sekadar menjadi aplikasi pelayanan, tetapi juga instrumen perubahan tata kelola pemerintahan agar semakin terhubung, responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Appi menegaskan, penghargaan tingkat nasional tersebut bukanlah akhir dari upaya transformasi pelayanan publik di Makassar.
“Penghargaan Terbaik I SDGs Action Awards 2026 bukanlah garis akhir. Sebaliknya, capaian ini menjadi dorongan untuk memastikan setiap inovasi yang dibangun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.
Sebelumnya, Kota Makassar juga berhasil menembus lima besar nasional kategori kabupaten/kota dalam penilaian Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026.
Penilaian tersebut melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengisian indikator, verifikasi lapangan, hingga presentasi di hadapan dewan juri. (*)

























