SAYA ingin berpendapat jujur bahwa apa yang dilakukan oleh Trans 7 dalam tayangan yang menyinggung kehidupan pesantren bukan sekadar keteledoran.
Itu penghinaan dan lebih dalam dari itu, bentuk pelecehan intelektual terhadap dunia pendidikan Islam yang menjadi benteng moral bangsa ini.
Permintaan maaf yang dikeluarkan belakangan hanya memperlihatkan bahwa industri media kita kehilangan kesadaran etik dan rasa hormat terhadap realitas sosial yang selama ini menopang mereka sendiri.
Sebagai bangsa, kita hidup dalam ruang sosial yang diwarnai oleh dua arus besar: modernitas dan tradisi. Pesantren adalah wujud harmoni keduanya tempat ilmu, akhlak, dan disiplin tumbuh bersama.
Tapi entah kenapa, sebagian media besar justru selalu melihat pesantren dengan lensa yang salah: kolot, lucu, atau bahkan ekstrem.
Tayangan Trans 7 beberapa waktu lalu menggambarkan santri dan kehidupan pondok dengan cara yang sinis dan tidak hormat.
Saya tidak melihat itu sebagai “ketidaksengajaan”, tapi sebagai kebodohan budaya yang dilembagakan lahir dari redaksi yang miskin riset, miskin sensitivitas, dan lebih sibuk mencari sensasi daripada kebenaran.
Ini masalah serius. Sebab media seperti Trans 7 bukan sekadar hiburan. Mereka adalah pembentuk persepsi publik.
Dan ketika persepsi yang dibentuk adalah bahwa pesantren itu kaku dan terbelakang, maka mereka telah ikut melahirkan generasi penonton yang sinis terhadap agamanya sendiri.
Permintaan Maaf yang Kosong Makna
Trans 7 memang sudah meminta maaf. Tapi saya melihat permintaan maaf itu dingin, formal, dan jauh dari kejujuran moral.
Mereka tidak menyesal karena menyinggung umat, mereka hanya takut pada tekanan publik. Dan di sinilah letak masalahnya, yakni media kita sudah terbiasa menganggap semua persoalan bisa selesai dengan “permintaan maaf publik”, seolah moral bisa dibersihkan dengan kalimat templat.
Sebagai seseorang yang tumbuh di lingkungan pendidikan Islam, saya tahu betul bagaimana pesantren menjaga martabatnya. Para santri diajarkan adab sebelum ilmu.
Maka ketika sebuah stasiun televisi besar berani mempermainkan simbol-simbol itu, wajar jika masyarakat pesantren marah. Ini bukan soal perasaan tersinggung, tapi soal harga diri intelektual dan spiritual.
Krisis Moral Industri Penyiaran
Kasus Trans 7 ini tidak berdiri sendiri. Ia bagian dari gejala yang lebih besar: industri media yang kehilangan arah moral.
Media berlomba-lomba mengejar rating, bahkan dengan mengorbankan akal sehat publik. Mereka lebih takut kehilangan penonton daripada kehilangan integritas.
Padahal media seharusnya menjadi alat pencerdasan bukan penggiring opini murah. Tugas media adalah menyalakan cahaya pengetahuan, bukan menambah kebodohan kolektif lewat framing yang dangkal.
Saya melihat ada kebangkrutan etika redaksional di sini: ketika nilai-nilai agama, tradisi, dan simbol sosial dijadikan bahan tawa tanpa empati, tanpa tanggung jawab. Inilah wajah media modern yang kehilangan “ruh”. Dan yang paling menyedihkan karena mereka bahkan tidak menyadarinya.
KPI Harus Bertindak Tegas
Saya berpendapat, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak bisa hanya memberi peringatan lunak. Sanksi harus diberikan agar dunia penyiaran paham bahwa publik masih memiliki standar moral.
Kalau tidak, penghinaan seperti ini akan terus berulang hari ini pesantren, besok mungkin rumah ibadah atau tokoh agama.
Media sebesar Trans 7 seharusnya menjadi teladan dalam kehati-hatian, bukan pelopor dalam ketidaksensitifan. Jika mereka benar-benar ingin memperbaiki, buatlah tayangan yang menampilkan wajah pesantren secara objektif dan berimbang.
Undang para kiai, tunjukkan nilai-nilai keilmuan dan sosial yang sesungguhnya tumbuh di sana. Jangan jadikan pesantren sekadar bahan eksotisme untuk menghibur audiens kota yang kehilangan akar budayanya.
Pertanggungjawaban Intelektual
Saya tidak menolak kritik terhadap pesantren. Kritik itu perlu asal datang dari pengetahuan, bukan dari ketidaktahuan.
Yang saya tolak adalah penggambaran dangkal yang mempermalukan. Karena di balik setiap santri yang duduk bersila di mushalla kecil, ada sejarah panjang ilmu dan perjuangan. Dan di balik setiap pesantren, ada dedikasi luar biasa para ulama yang menjaga bangsa ini dari kebodohan moral.
Trans 7 boleh meminta maaf, tapi itu belum cukup. Mereka harus mempertanggungjawabkan secara intelektual kesalahan mereka: mengakui bias, memperbaiki narasi, dan memastikan redaksi mereka memahami konteks sosial yang mereka angkat.
Saatnya Media Belajar dari Pesantren
Pesantren mengajarkan kesabaran, ketulusan, dan tanggung jawab. Ironisnya, tiga nilai itu justru hilang di ruang redaksi media besar kita.
Padahal jika mereka mau belajar sedikit dari pesantren, mereka akan tahu: kebebasan berbicara tidak berarti bebas menghina, dan kreativitas tidak berarti bebas tanpa etika.
Media punya kekuatan membangun, tapi juga bisa menghancurkan. Dan dalam kasus Trans 7, yang mereka hancurkan bukan hanya reputasi sendiri, tapi juga kepercayaan publik terhadap moralitas media.
Sudah waktunya media di negeri ini belajar kembali dari sumber yang mereka remehkan: pesantren. (*)
