MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui optimalisasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Langkah ini diwujudkan dengan pelaksanaan evaluasi SAKIP bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (22/10/2025).
Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, dan Aparatur Kemenpan RB, Andi Rahadian, mengungkapkan bahwa nilai SAKIP Pemprov Sulsel saat ini berada di peringkat B dan berpeluang kuat naik ke BB jika konsistensi kinerja dapat dijaga.
“Ini momentum penting bagi seluruh organisasi perangkat daerah untuk menunjukkan komitmen kinerja. Sulawesi Selatan sudah berada di jalur yang benar, dan saatnya membuktikan kelayakan untuk memperoleh predikat yang lebih tinggi,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan akuntabilitas kinerja menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kemenpan RB menargetkan agar seluruh pemerintah daerah di Indonesia minimal meraih predikat B dalam SAKIP pada tahun 2024.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, yang mewakili Penjabat Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan bahwa peningkatan nilai SAKIP merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi yang sedang dijalankan Pemprov Sulsel.
“Ini bukan sekadar target, tetapi komitmen bersama antara Pemprov Sulsel dan Kemenpan RB. Daerah yang masih berpredikat C harus meningkatkan kualitas akuntabilitasnya setidaknya ke level B,” tegas Jufri.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah untuk mencapai hasil yang diharapkan.
“Setiap perangkat daerah harus memahami isu strategis di lingkup kerjanya masing-masing. Program dan anggaran harus diarahkan pada hasil yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.
Kegiatan evaluasi ini diikuti oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel. Melalui forum tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memperbaiki sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja secara terintegrasi.
Pada akhir kegiatan, Sekprov Sulsel bersama tim evaluator Kemenpan RB melakukan foto bersama sebagai simbol sinergi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel. (*)
