MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam memperbaiki kualitas dan pemerataan layanan kesehatan, terutama bagi warga yang bermukim di wilayah kepulauan.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia (HBDI) ke-75 yang dirangkaikan dengan Seminar Hukum bertema “Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Strategi Penanganan Kasus Hukum di Era Digital”, di Four Points by Sheraton Makassar, Sabtu (20/12/2025).
Dalam forum tersebut, Munafri menilai peran dokter dan tenaga medis menjadi elemen kunci dalam menjaga ketahanan kesehatan Kota Makassar yang berpenduduk sekitar 1,4 juta jiwa.
Tantangan pelayanan, kata dia, semakin kompleks karena karakter geografis Makassar yang mencakup wilayah daratan dan delapan pulau berpenghuni.
“Kolaborasi antara pemerintah dan IDI sangat menentukan kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah kepulauan,” ujar Munafri.
Ia mengapresiasi dedikasi para dokter yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan, termasuk pada masa krisis seperti pandemi Covid-19. Menurutnya, sejarah mencatat profesi dokter selalu hadir dalam situasi paling genting sebagai benteng terakhir perlindungan kemanusiaan.
Tema HBDI tahun ini, “IDI Berkarya, IDI Membangun Kesehatan Bangsa”, dinilai Munafri selaras dengan arah pembangunan Kota Makassar yang menempatkan kesehatan sebagai sektor strategis.
Berkarya, lanjutnya, tidak sebatas rutinitas medis, melainkan menghadirkan inovasi dan pelayanan yang berorientasi pada kemanusiaan.
Salah satu fokus yang disoroti adalah keterbatasan sebaran tenaga dokter di wilayah pulau. Munafri menyebut, sekitar 15 ribu warga Makassar tinggal di kawasan kepulauan dan membutuhkan layanan kesehatan yang setara dengan masyarakat di daratan.
“Sebaran tenaga dokter kita memang belum ideal di pulau. Karena itu, pemerintah kota telah menetapkan kebijakan khusus bagi dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau terluar, pulau sedang, dan pulau terdekat,” jelasnya.
Kebijakan tersebut mencakup pemberian insentif berbeda serta pembenahan fasilitas dan infrastruktur kesehatan sebagai bentuk penghargaan atas tantangan geografis yang dihadapi tenaga medis di kepulauan.
Saat ini, Kota Makassar memiliki tenaga dokter yang bertugas di 47 puskesmas dan 53 rumah sakit, baik negeri maupun swasta. Munafri menegaskan pentingnya pemerataan layanan agar seluruh warga mendapatkan akses kesehatan yang adil dan berkualitas.
Selain pemerataan layanan, ia juga mengajak IDI Cabang Makassar memperkuat sinergi dalam percepatan penurunan stunting.
Menurutnya, peran dokter sangat krusial dalam edukasi gizi dan penanganan medis sejak dini, yang tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.
Munafri turut menekankan pentingnya transformasi digital di sektor kesehatan untuk mempermudah akses layanan, sekaligus penguatan edukasi promotif dan preventif agar masyarakat lebih sadar hidup sehat.
Lebih jauh, ia menilai sektor kesehatan memiliki dampak strategis terhadap pembangunan daerah dan iklim investasi. Infrastruktur kesehatan, kualitas rumah sakit, dan kompetensi dokter menjadi salah satu pertimbangan utama investor.
“Jika kesehatan masyarakat kita baik, investasi akan datang dan pertumbuhan ekonomi akan bergerak,” katanya.
Ia menyebutkan, pada 2025 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 5,39 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi provinsi, dengan inflasi terjaga di angka 2,7 persen. Stabilitas ini, menurutnya, harus terus dijaga dengan melibatkan seluruh elemen, termasuk profesi dokter.
Menutup sambutannya, Munafri berharap IDI tetap menjadi organisasi profesi yang solid, menjunjung tinggi kode etik, serta adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
“Teruslah mengabdi dengan hati. Kota Makassar bangga memiliki para pejuang kesehatan,” ujarnya. (*)
