JAKARTA — PT Vale Indonesia Tbk kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan praktik pertambangan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan melalui pengembangan proyek Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa di Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Proyek tersebut mencakup pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel (smelter), yang hingga akhir 2025 masih berada pada tahap konstruksi dan direncanakan mulai memasuki fase penambangan pada tahun 2026.
Direktur dan Chief of Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia, Budiawansyah, mengatakan bahwa perusahaan konsisten menerapkan prinsip keberlanjutan dalam seluruh aktivitas operasionalnya.
“Kami senantiasa berkomitmen terhadap penerapan pengelolaan pertambangan yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan lingkungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat,” ujar Budiawansyah dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).
Ia menambahkan, komitmen tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah, khususnya Kementerian ESDM serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pernyataan tersebut disampaikan Budiawansyah saat menghadiri peluncuran laporan riset dan diskusi publik bertajuk Riset Pembangunan Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) dan Pabrik Peleburan HPAL Kolaka Nikel Indonesia (KNI) yang digelar Yayasan Satya Bumi di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Dalam forum tersebut, Budiawansyah memberikan tanggapan terhadap sejumlah temuan riset, termasuk kajian hidrologi. Ia menjelaskan, sebelum memulai kegiatan penambangan, PT Vale selalu menyusun kajian hidrologi untuk mengelola air limpasan tambang agar memenuhi baku mutu lingkungan.
Kajian tersebut mencakup pemetaan daerah tangkapan air, arah aliran air, data curah hujan, hingga perhitungan potensi erosi dan sedimentasi. Selain itu, perusahaan juga membangun fasilitas pengelolaan sedimen sesuai kebutuhan teknis.
“Pemantauan kualitas air dilakukan secara rutin sebelum dialirkan ke badan air. Ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam menjaga lingkungan,” jelasnya.
Terkait pembukaan lahan, Budiawansyah menyebutkan bahwa hingga saat ini total areal yang telah dibuka di wilayah IUPK Pomalaa mencapai 880,3 hektare atau sekitar 4,3 persen dari total luasan wilayah izin.
Sementara pada kawasan hutan lindung, lahan yang dibuka tercatat seluas 82,4 hektare atau sekitar 0,4 persen. Dari total bukaan tersebut, 83,7 hektare digunakan untuk persiapan penambangan, sedangkan 796,54 hektare untuk fasilitas penunjang permanen seperti jalan tambang, perkantoran, dan fasilitas pengendali sedimen.
“Khusus periode 2024–2025, bukaan lahan baru tercatat 487,9 hektare, bukan 854,29 hektare seperti yang disebutkan dalam laporan tertentu,” tegasnya.
Budiawansyah juga menegaskan bahwa PT Vale memandang aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Pihaknya memahami keprihatinan terkait kondisi kesehatan warga, termasuk di Desa Hakatutobu.
Berdasarkan hasil pemetaan perusahaan, wilayah desa tersebut berada pada daerah aliran sungai yang berbeda dengan aliran air limpasan tambang PT Vale.
“Khusus Desa Hakatutobu, wilayahnya berada pada DAS yang berbeda dengan keluaran air limpasan tambang kami,” ujarnya.
Ia menambahkan, praktik pertambangan berkelanjutan yang diterapkan di Pomalaa mengacu pada pengalaman dan standar operasional PT Vale di Sorowako, Sulawesi Selatan, yang telah mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.
Beberapa di antaranya adalah PROPER Emas 2024 dari KLHK, Gold Award Asia ESG Positive Impact Awards 2025, serta Lestari Awards 2025.
Menurut Budiawansyah, perusahaan terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan dan sosial.
“Kami sangat mengapresiasi kajian yang dilakukan dan menjadikannya sebagai referensi. Transparansi adalah cara membangun kegiatan yang lebih baik. Kami terbuka terhadap masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya. (*)
