PERISTIWA penembakan remaja di Makassar yang berujung pada penetapan tersangka terhadap seorang oknum polisi adalah alarm keras bagi kita semua.
Ini bukan sekadar soal benar atau salah dalam satu insiden. Ini tentang cara kita membangun—atau gagal membangun—sebuah sistem keamanan yang matang.
Kita terlalu sering menyaksikan keamanan bekerja di ujungnya. Ketika situasi sudah meledak, ketika emosi sudah tak terkendali, ketika nyawa sudah terancam.
Dalam situasi seperti itu, negara hadir dalam bentuk paling kerasnya. Tembakan terdengar, sirene meraung, garis polisi terbentang. Tetapi pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa semua itu harus sampai terjadi?
Negara yang sehat tidak menggantungkan stabilitasnya pada bunyi peluru. Ia bertumpu pada pencegahan. Ia bekerja dalam senyap—mengurai potensi konflik sebelum menjadi tragedi.
Di sinilah pentingnya menghidupkan kembali fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) secara serius, terstruktur, dan konsisten.
Makassar bukan kota yang asing dengan dinamika kekerasan remaja. Perang kelompok, pembusuran, hingga balap liar yang berujung bentrok telah menjadi siklus berulang.
Setiap beberapa bulan, kita dikejutkan oleh video viral, laporan korban, atau kabar duka. Dan setiap kali itu pula, respons yang muncul cenderung reaktif, mulai dari patroli diperketat, razia digelar, penindakan diperkeras.
Padahal jika pendekatan yang diambil selalu represif, kita hanya memotong gejala tanpa menyentuh akar. Kita menutup api, tetapi membiarkan bara tetap menyala di bawahnya.
Fungsi kamtibmas sejatinya adalah jantung pencegahan. Kehadiran aparat di tingkat kelurahan semestinya bukan hanya simbol administratif, melainkan simpul komunikasi aktif antara polisi, RT/RW, sekolah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Informasi kecil tentang potensi gesekan—chat provokatif di media sosial, kelompok remaja yang mulai berkumpul dengan pola mencurigakan, rivalitas antarkomunitas—harusnya bisa ditangkap sebelum berubah menjadi tragedi.
Keamanan bukan hanya soal keberanian aparat, tetapi kecerdasan sistem. Sistem yang baik membaca pola, memetakan risiko, dan bekerja sebelum ledakan terjadi.
Dalam tata kelola yang sehat, pencegahan selalu lebih bermartabat daripada penindakan. Kontrol yang efektif bekerja sebelum penyimpangan menjadi krisis.
Mengaktifkan kamtibmas berarti memperkuat patroli dialogis—bukan sekadar berkeliling, tetapi menyapa dan mendengar. Ia berarti membangun forum rutin warga–polisi, bukan hanya saat terjadi masalah, tetapi sebagai kebiasaan.
Ia berarti memetakan wilayah rawan secara dinamis, bukan berdasarkan data lama. Ia juga berarti melibatkan keluarga sebagai garda pertama pengawasan sosial, karena banyak konflik remaja bermula dari ruang-ruang yang luput dari perhatian rumah tangga.
Pendekatan preventif bukan pendekatan lunak. Ia justru strategis. Ia menuntut disiplin, koordinasi, dan kesabaran. Ia tidak secepat operasi penertiban, tetapi jauh lebih efektif dalam jangka panjang.
Penegakan hukum tetap penting. Ketegasan tetap diperlukan. Tidak ada masyarakat yang bisa berdiri tanpa aturan yang ditegakkan. Namun ketegasan yang ideal adalah ketegasan yang jarang digunakan karena sistem pencegahannya berjalan baik.
Aparat yang profesional tidak diukur dari seberapa cepat menarik pelatuk, melainkan dari seberapa jarang ia perlu melakukannya.
Peristiwa ini harus menjadi refleksi kolektif. Kita bisa mengecam kekerasan remaja sekaligus menuntut profesionalisme aparat. Keduanya bukan pilihan yang saling meniadakan.
Justru di situlah kedewasaan publik diuji apakah mampu menolak kekerasan dalam bentuk apa pun, tanpa kehilangan empati pada kompleksitas masalah yang melatarbelakanginya.
Makassar adalah kota yang tumbuh cepat—secara ekonomi, demografi, dan sosial. Pertumbuhan itu harus diimbangi dengan kematangan sistem keamanan.
Jika kamtibmas dihidupkan secara nyata, keamanan tidak lagi bersifat reaktif, tetapi preventif. Ia tidak menunggu keributan, tetapi merawat ketenangan.
Dan pada akhirnya, kota yang aman bukanlah kota yang paling keras tindakannya, melainkan kota yang paling matang sistemnya. Kota yang tidak membanggakan seberapa sering ia menindak, tetapi seberapa jarang ia perlu melakukannya. (*)
