MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendampingi Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meluncurkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Gedung Olahraga (GOR) Sudiang, Makassar, Minggu (4/10/2026).
Makassar menjadi salah satu daerah percontohan program nasional Kementerian Sosial (Kemensos) RI tersebut bersama sejumlah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
Program ini dirancang untuk memperluas jangkauan pendataan sekaligus akses pelayanan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Salah satu pendekatannya adalah memperkuat peran masyarakat, khususnya pengurus RT dan RW, sebagai Agen Perlinsos.
Dalam peluncuran tersebut, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul bersama Munafri memimpin deklarasi komitmen para Ketua RT dan RW se-Kota Makassar yang ditunjuk sebagai Agen Perlinsos.
Perbaiki Data Penerima Bansos
Gus Ipul mengatakan Gerakan Peduli Tetangga merupakan bagian dari tindak lanjut arahan strategis Presiden RI untuk membenahi dan mengonsolidasikan data penerima manfaat bantuan sosial.
Menurut dia, program tersebut telah lebih dahulu diuji coba di Kabupaten Banyuwangi sebelum dikembangkan ke 42 kabupaten/kota, termasuk Makassar.
“Semuanya ini dilakukan secara bertahap. Kita telah uji coba di Kabupaten Banyuwangi, lalu dikembangkan di 42 kabupaten/kota termasuk Makassar, dan nantinya akan diberlakukan seluruh Indonesia,” kata Gus Ipul.
Melalui program tersebut, pemerintah juga mengembangkan sistem digitalisasi perlindungan sosial yang mengintegrasikan berbagai basis data nasional.
Data tersebut antara lain mencakup data kependudukan Dukcapil, P3KE, DTKS, data Kementerian Kesehatan, hingga data kepemilikan aset dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Warga Bisa Usulkan Penerima
Gus Ipul menjelaskan sistem berbasis agen tersebut memungkinkan masyarakat melakukan registrasi ulang maupun mengusulkan diri sendiri atau orang lain untuk mendapatkan perlindungan sosial.
Mekanisme tersebut diharapkan dapat memperkuat proses pendataan dari tingkat lingkungan, dengan masyarakat dan tetangga terdekat ikut berperan memastikan warga yang membutuhkan tidak terlewat dari sistem perlindungan sosial.
“Sehingga dengan begitu, setiap masyarakat bisa melakukan registrasi ulang penerima bansos. Atau yang kedua, mengusulkan diri sendiri atau orang lain untuk bisa mendapatkan perlindungan sosial atau program-program bansos,” ujarnya.
Kemensos menargetkan hingga Desember 2026 sedikitnya 50 persen masyarakat Indonesia telah terdaftar dalam sistem baru tersebut.
Jika target tersebut tercapai, penyaluran bantuan sosial berbasis data yang terintegrasi secara digital ditargetkan mulai diterapkan secara penuh pada 2027.
“Kalau semuanya lancar, pada tahun 2027 ini akan dimulai penyaluran bansos berdasarkan data yang terhubung data digitalisasi bansos ini,” kata Gus Ipul.
Capaian Makassar 31 Persen
Gus Ipul juga mengapresiasi kontribusi Makassar dalam mendorong capaian pendaftaran Agen Perlinsos di Sulawesi Selatan yang saat ini disebut mencapai sekitar 6 persen secara keseluruhan.
Sementara itu, Munafri Arifuddin mengatakan kepercayaan Kemensos menjadikan Makassar sebagai salah satu pilot project merupakan kesempatan untuk memperkuat pembenahan sistem perlindungan sosial di tingkat daerah.
“Makassar dipilih menjadi salah satu pilot project bersamaan dengan beberapa kota yang lainnya untuk menjalankan program Perlinsos yang ada di Indonesia ini,” ujar Munafri.
Menurut dia, program tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulsel, dan Pemkot Makassar agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran.
“Kita berharap dengan kolaborasi ini bisa memastikan bahwa perlindungan sosial atau bantuan-bantuan yang datang dari pemerintah itu benar-benar bisa sampai tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkannya,” katanya.
RT/RW Jadi Ujung Tombak
Munafri menilai keterlibatan RT dan RW menjadi salah satu kekuatan utama dalam Gerakan Peduli Tetangga. Mereka berada paling dekat dengan masyarakat sehingga dinilai memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi sosial warga di lingkungannya.
Dengan peran tersebut, warga kurang mampu yang belum masuk dalam sistem pendataan atau mengalami kendala mengakses bantuan sosial diharapkan dapat lebih cepat teridentifikasi.
“Hingga saat ini, capaian pembentukan Agen Perlinsos di Makassar telah menyentuh angka 31 persen. Jumlah ini meningkat drastis hingga 12 persen dibandingkan kondisi tiga bulan sebelumnya,” ungkap Munafri.
Pemkot Makassar menargetkan partisipasi Agen Perlinsos mencapai 50 persen pada akhir 2026. Target tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan pendataan hingga menjangkau lebih dari separuh wilayah Kota Makassar.
Untuk mempercepat pencapaian target, Pemkot Makassar tidak hanya mengandalkan pengurus RT dan RW. Pemerintah kota juga membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat lainnya untuk bergabung sebagai Agen Perlinsos.
Dengan semakin luasnya keterlibatan masyarakat, Pemkot Makassar berharap proses pendataan perlindungan sosial dapat berlangsung lebih partisipatif dan menghasilkan basis data penerima manfaat yang semakin akurat. (*)
