MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempercepat transformasi perencanaan pembangunan berbasis data dengan mengoptimalkan pemanfaatan informasi geospasial sebagai fondasi pengambilan kebijakan yang lebih presisi dan terintegrasi.
Langkah ini diperkuat melalui workshop bertajuk Transforming Spatial Data into Smarter Development Decisions yang digelar oleh Bappelitbangda Sulawesi Selatan bekerja sama dengan PIDS-ITB, pada 8–9 April 2026 di Kantor Gubernur Sulsel.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, akademisi, hingga praktisi teknologi, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem geospasial yang berkelanjutan di daerah.
Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda Sulsel, Irawan Dermayasamin, menyebut workshop ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas aparatur sekaligus memperluas kolaborasi lintas sektor.
“Ini menjadi ruang berbagi pengetahuan dan peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi geospasial,” ujarnya.
Menurutnya, pemanfaatan data spasial sangat relevan dalam mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dan Infrastruktur Informasi Geospasial di daerah, yang mendapat dukungan penuh dari Andi Sudirman Sulaiman.
Ia menegaskan, penggunaan data geospasial tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Lebih jauh, pendekatan berbasis Geo-AI dinilai memiliki potensi besar dalam berbagai sektor strategis, seperti pertanian, penataan ruang, pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, hingga pengembangan kota cerdas (smart city).
“Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih akurat, termasuk dalam memetakan risiko bencana dan hubungan penggunaan lahan,” jelasnya.
Di tengah meningkatnya tantangan pembangunan wilayah, seperti banjir, perubahan tutupan lahan, dan berkurangnya daerah resapan air, kebutuhan akan data yang akurat dan terintegrasi menjadi semakin mendesak.
Sementara itu, Kepala PIDS-ITB, Budhy Soeksmantono, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi akademik dalam mengembangkan solusi berbasis data.
Ia mengingatkan prinsip efisiensi pengelolaan data geospasial yang diusung Badan Informasi Geospasial, yakni “data dikumpulkan sekali, dimanfaatkan berkali-kali”.
Menurutnya, optimalisasi pemanfaatan data geospasial bergantung pada empat komponen utama, yaitu kualitas data, platform teknologi, sumber daya manusia, dan regulasi.
“Tanpa keempat komponen itu, pemanfaatan data tidak akan maksimal,” tegasnya.
Dukungan teknologi juga datang dari sektor global. GM Regional Center SuperMap GIS, Evelyn Sun, menilai teknologi geospasial berbasis big data dan visualisasi 3D mampu membantu pemerintah daerah dalam manajemen bencana dan perencanaan kota yang lebih efektif.
Ia mencontohkan praktik dari beberapa negara seperti China, Malaysia, dan Jepang sebagai referensi dalam pengembangan sistem serupa di Indonesia.
“Kolaborasi antara pemahaman lokal dan teknologi adalah kunci untuk menyelesaikan persoalan nyata di lapangan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari kebijakan nasional, program Satu Peta Indonesia yang didorong oleh Badan Informasi Geospasial terus dikembangkan, termasuk penyediaan data skala 1:5.000 yang kini telah tersedia di wilayah Sulawesi.
Melalui forum ini, Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemanfaatan teknologi dan data sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih cerdas, efektif, dan berkelanjutan di masa depan. (*)
