MAKASSAR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan mengingatkan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026.
Peringatan ini disampaikan menyusul kondisi cuaca yang dinilai semakin tidak menentu akibat anomali iklim, sehingga pola musim kemarau tahun ini sulit diprediksi secara akurat.
Kepala BPBD Sulsel, Amson Padolo, mengatakan potensi wilayah yang masuk kategori zona merah kekeringan bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung dinamika cuaca.
“Sekarang ini cuaca anomali. Daerah yang awalnya tidak diprediksi bisa saja masuk zona merah, begitu juga sebaliknya. Tapi dari informasi BMKG, pada Agustus dan September ada sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak serius,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Berdasarkan proyeksi BMKG Wilayah IV Makassar, pada Agustus sebagian besar wilayah Sulsel diperkirakan berada dalam kategori rawan kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Luwu Utara, Toraja Utara, Pinrang, Parepare, Barru, Soppeng, Pangkep, Maros, Makassar, Takalar, hingga Jeneponto.
Ancaman serupa juga diprediksi menjangkau hampir seluruh wilayah Gowa, Luwu Timur, dan Palopo, serta sebagian wilayah Enrekang, Sidrap, Wajo, Bone, dan Luwu.
Memasuki September, sebaran zona merah diperkirakan bergeser ke wilayah selatan dan timur Sulsel. Daerah seperti Sinjai, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar diprediksi mengalami kekeringan lebih luas, disertai sebagian wilayah Bantaeng, Gowa, Luwu Timur, hingga Bone dan Wajo.
Mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD Sulsel memprioritaskan pengamanan pasokan air bersih bagi masyarakat. Koordinasi dilakukan bersama PDAM di masing-masing daerah untuk memastikan ketersediaan sumber air baku tetap terjaga.
“Yang paling krusial adalah sumber air baku, karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Kami sudah rutin melakukan koordinasi dengan PDAM dan instansi terkait,” kata Amson.
Selain itu, BPBD juga memantau kondisi jaringan irigasi serta mengoptimalkan infrastruktur pendukung seperti sumur bor yang sebelumnya dibangun bekerja sama dengan TNI.
“Sumur bor yang sudah ada diharapkan masih berfungsi dan bisa dimanfaatkan saat kondisi darurat,” tambahnya.
Sebagai langkah tambahan, BPBD membuka peluang pelaksanaan operasi modifikasi cuaca apabila kondisi atmosfer memungkinkan terbentuknya awan hujan.
Di sisi lain, risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian. BPBD menggandeng Dinas Lingkungan Hidup serta pemadam kebakaran untuk meningkatkan kesiapan menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau.
“Kalau terjadi kebakaran hutan, penanganannya jauh lebih sulit. Karena itu, langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini,” tegasnya.
Berdasarkan pemantauan, musim kemarau di Sulsel tahun ini mulai terjadi sejak April, terutama di wilayah Kepulauan Selayar, Jeneponto, Takalar, dan Gowa. Pada Juni, wilayah terdampak diperkirakan meluas ke Bone, Pinrang, Barru, hingga Toraja Utara, sebelum mencapai puncaknya pada akhir musim kemarau.
BPBD mengimbau seluruh pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta melakukan langkah-langkah mitigasi sejak dini guna meminimalkan dampak kekeringan yang berpotensi terjadi. (*)
