JAKARTA – Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Business Development Services Indonesia (DPN ABDSI) mendorong penguatan kolaborasi nasional dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui audiensi dan diskusi strategis dengan Direktorat Koperasi dan UMKM Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rabu (8/7/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta, itu menjadi forum untuk menyelaraskan peran organisasi pendamping usaha dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam memperkuat daya saing koperasi dan UMKM.
Delegasi DPN ABDSI dipimpin Ketua Umum Dr. Bahrul Ulum, didampingi Sekretaris Jenderal Siti Nur Maftuhah, Bendahara Umum Dr. Bachtiar Baso, Wakil Ketua Umum I Dr. Sepris Yonaldi, Wakil Ketua Umum II Dr. M. Fahmi, serta Staf Sekretariat Ari Maharani.
Sementara itu, Direktorat Koperasi dan UMKM Kementerian PPN/Bappenas diwakili Perencana Ahli Muda Dini Ajani Putri bersama jajaran analis kebijakan perencanaan, antara lain Mayong Firdaus, Yusuf, Zainal, dan tim Direktorat Koperasi dan UMKM.
Dalam diskusi tersebut, kedua pihak bertukar pandangan mengenai berbagai tantangan dan peluang pengembangan koperasi serta UMKM di Indonesia.
ABDSI menekankan pentingnya memperkuat ekosistem pendampingan agar pelaku usaha tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga mendapatkan dukungan peningkatan kapasitas, inovasi bisnis, dan akses pasar secara berkelanjutan.
Salah satu agenda yang turut dibahas adalah penyelenggaraan Temu Nasional Pendamping (TNP) IV yang akan digelar DPN ABDSI di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 12–16 Agustus 2026.
Bappenas menyambut positif pelaksanaan forum tersebut dan menilai TNP IV memiliki nilai strategis sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan pendamping UMKM, akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan inovasi dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.
Menurut Bappenas, ABDSI memiliki peran penting sebagai penghubung berbagai program pendampingan usaha di daerah. Organisasi ini dinilai mampu memperkuat kapasitas koperasi dan UMKM melalui pendampingan yang terstruktur serta mendorong lahirnya model-model pemberdayaan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Karena itu, TNP IV diharapkan tidak hanya menjadi agenda konsolidasi organisasi, tetapi juga berkembang sebagai laboratorium gagasan yang menghasilkan rekomendasi kebijakan, model pendampingan, dan inovasi yang dapat mendukung pembangunan koperasi dan UMKM secara nasional.
Selain membahas persiapan TNP IV, audiensi juga menyinggung arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, khususnya terkait penguatan sektor koperasi dan UMKM sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Melalui pertemuan tersebut, DPN ABDSI dan Kementerian PPN/Bappenas sepakat untuk terus mempererat komunikasi dan memperkuat sinergi agar program-program pemberdayaan koperasi dan UMKM dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak yang lebih luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
