MAROS — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Maros menyoroti kualitas pelayanan dasar Pemerintah Kabupaten Maros yang dinilai masih menghadapi sejumlah persoalan serius.
Memasuki hampir dua periode kepemimpinan Bupati Maros, PMII menilai visi pemerataan pembangunan belum sepenuhnya tercermin dari kemampuan pemerintah menjamin kebutuhan dasar masyarakat.
Sorotan itu disampaikan Ketua PC PMII Maros, M. Alif Al Isra, saat menggelar aksi unjuk rasa dan menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Maros, Selasa (15/9/2026).
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian PMII meliputi krisis air bersih, kelangkaan BBM bersubsidi, LPG 3 kilogram, hingga pemadaman listrik yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Alif menilai persoalan tersebut tidak semestinya dilihat sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Ketika beberapa kebutuhan dasar mengalami gangguan dalam waktu berdekatan, menurut dia, pemerintah daerah perlu mengevaluasi sistem perencanaan dan koordinasi yang selama ini berjalan.
“Bupati adalah representasi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang layak. Persoalannya bukan hanya bagaimana pemerintah hadir ketika krisis terjadi, tetapi bagaimana pemerintah membangun sistem agar persoalan yang sama tidak terus berulang,” tegas Alif.
Krisis Air Bersih Jadi Ujian Utama
Dari sejumlah persoalan yang disoroti, krisis air bersih menjadi perhatian utama PMII Maros.
Pada Juli 2026, krisis air bersih dilaporkan berdampak terhadap sekitar 92 ribu jiwa di tujuh kecamatan. Bontoa, Lau, dan Maros Baru termasuk wilayah yang disebut mengalami kondisi paling parah.
Pemkab Maros telah mengambil langkah tanggap darurat dengan mendistribusikan air menggunakan armada tangki serta menyiapkan anggaran untuk penanganan kekeringan.
Pemerintah daerah juga telah mengajukan rencana penyertaan modal hingga Rp100 miliar untuk memperkuat infrastruktur pelayanan air bersih melalui PDAM Tirta Bantimurung.
Namun, bagi PMII, kebijakan tersebut belum cukup jika hanya berhenti pada penanganan ketika krisis terjadi.
“Distribusi air menggunakan mobil tangki memang merupakan bentuk kehadiran pemerintah. Tetapi masyarakat membutuhkan solusi yang lebih permanen. Jangan sampai setiap musim kemarau masyarakat kembali menunggu bantuan air,” kata Alif.
Ia meminta pemerintah memiliki desain jangka panjang yang mencakup ketersediaan sumber air, pembangunan jaringan distribusi, penguatan infrastruktur PDAM, serta pemerataan akses bagi wilayah yang selama ini rentan mengalami kekeringan.
Menurut PMII, persoalan air bersih seharusnya ditempatkan sebagai agenda pembangunan jangka panjang, bukan semata-mata persoalan tanggap darurat setiap musim kemarau.
Empat Kebutuhan Dasar dalam Satu Persoalan
Selain air bersih, PMII menyoroti persoalan distribusi BBM bersubsidi yang berdampak pada munculnya antrean panjang di sejumlah SPBU.
Masyarakat, kata Alif, harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk memperoleh Pertalite maupun Solar. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu mobilitas sekaligus aktivitas ekonomi warga.
Persoalan LPG 3 kg juga menjadi perhatian. PMII menyoroti kelangkaan dan kenaikan harga gas bersubsidi yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Di sektor kelistrikan, mahasiswa juga menyinggung pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.
Bahkan, pada 1 September 2026, rapat paripurna DPRD Maros tetap berlangsung ketika listrik di gedung DPRD mengalami pemadaman sejak pagi.
Bagi PMII, rangkaian persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dengan lembaga maupun instansi yang memiliki kewenangan di bidang energi dan pelayanan publik.
PMII Desak Program Tak Berhenti di Atas Kertas
Dalam penyampaian aspirasi di DPRD Maros, PMII membawa sejumlah tuntutan. Mereka meminta pemerintah memastikan distribusi BBM bersubsidi berlangsung adil dan tepat sasaran serta tidak menimbulkan antrean berkepanjangan.
PMII juga mendesak pengawasan distribusi LPG 3 kg diperkuat untuk mencegah kelangkaan maupun lonjakan harga yang membebani masyarakat.
Untuk persoalan air bersih, mahasiswa meminta pemerintah menyusun solusi jangka panjang, terutama bagi wilayah yang setiap tahun menghadapi kekeringan.
Sementara terkait listrik, PMII mendorong adanya penyelesaian terhadap pemadaman bergilir serta keterbukaan informasi mengenai jadwal dan penyebab gangguan listrik.
Selain itu, mereka meminta pemerataan pembangunan diperkuat, khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan pelayanan dasar.
PMII juga menuntut agar setiap kebijakan pemerintah memiliki indikator, target, dan ukuran keberhasilan yang jelas sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana program tersebut memberikan dampak.
Ruang pengawasan publik dan mahasiswa juga diminta dibuka lebih luas dalam mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah.
Aspirasi tersebut disampaikan kepada DPRD Maros dalam forum yang turut dihadiri perwakilan pemerintah daerah, termasuk A. Syam Sofyan yang disebut mewakili Bupati Maros.
Mengukur Pembangunan dari Kebutuhan Warga
Bagi PMII Maros, masa kepemimpinan yang telah berjalan hampir dua periode seharusnya menjadi momentum untuk mengukur kembali capaian pembangunan daerah.
Ukuran pembangunan, kata Alif, tidak semestinya hanya dilihat dari pembangunan fisik maupun capaian administratif pemerintah.
“Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari gedung yang berdiri, jalan yang dibangun, atau penghargaan yang diterima pemerintah. Ukuran paling sederhana adalah apakah masyarakat bisa mendapatkan air bersih, BBM dengan mudah, LPG dengan harga wajar, dan listrik yang tersedia secara layak,” ujarnya.
PMII menegaskan kritik tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa.
Mereka meminta pemerintah daerah tidak defensif terhadap kritik, melainkan menjadikannya sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan dan perencanaan pembangunan.
“PMII tidak sedang mencari kesalahan pemerintah. Kami ingin memastikan pemerintah hadir dengan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Kalau persoalan yang sama terus berulang, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya penanganannya, tetapi juga perencanaannya,” tegas Alif.
PMII Maros berharap pertemuan dengan DPRD tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Mereka meminta setiap aspirasi yang disampaikan memiliki tindak lanjut yang dapat dipantau publik, termasuk kejelasan program, anggaran, target penyelesaian, serta waktu pelaksanaannya. (*)
