MAROS – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Kabupaten Maros menjadi momentum penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Maros dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam rapat paripurna DPRD Maros, Selasa (7/7/2026), Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan berbagai bantuan yang difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat.
Bantuan terbesar yang disalurkan berupa bantuan keuangan senilai Rp8,5 miliar untuk pembebasan lahan proyek duplikasi Jembatan Sungai Maros.
Proyek tersebut diproyeksikan menjadi salah satu solusi mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan pusat Kota Maros sekaligus memperkuat konektivitas wilayah.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menyerahkan buffer stock logistik penanggulangan bencana senilai Rp141 juta, satu unit traktor roda empat guna mendukung produktivitas sektor pertanian, serta satu unit mobil operasional untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Maros guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
Dukungan juga diberikan kepada sektor keagamaan melalui hibah bagi sejumlah rumah ibadah. Bantuan tersebut disalurkan kepada Masjid Al Hijir Ismail di Kecamatan Tompobulu sebesar Rp50 juta, Masjid Al Muhajirin di Kecamatan Moncongloe Rp80 juta, Masjid Dg Balu Asyrag di Kecamatan Moncongloe Rp50 juta, Masjid Jami Darul Istiqamah di Kecamatan Mandai Rp100 juta, serta Masjid Nurul Taqwa di Kecamatan Lau sebesar Rp30 juta.
Tidak hanya itu, perhatian juga diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah Provinsi Sulsel menyalurkan bantuan berupa kemasan produk dan peralatan usaha dengan total nilai sekitar Rp187 juta sebagai upaya meningkatkan kualitas produk sekaligus memperkuat daya saing UMKM lokal.
Bupati Maros, Chaidir Syam, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pembangunan di daerahnya.
Menurutnya, bantuan pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan kembar merupakan dukungan yang sangat penting dalam mempercepat realisasi salah satu proyek infrastruktur strategis di Kabupaten Maros.
“Alhamdulillah tadi ada bantuan berupa bantuan keuangan senilai Rp8 miliar lebih untuk pembebasan lahan pembangunan jembatan kembar. Kemudian ada bantuan untuk masjid-masjid kita dan juga bantuan bagi UMKM,” ujar Chaidir.
Pada momentum HUT ke-67 ini, Chaidir juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kabupaten Maros. Salah satunya adalah keberhasilan mempertahankan status Kawasan Karst Maros-Pangkep sebagai UNESCO Global Geopark yang akan menjalani proses revalidasi pada akhir Juli 2026.
Di bidang kesehatan, Kabupaten Maros juga berhasil mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) sehingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap terjamin. Sementara pembangunan infrastruktur terus didorong melalui kolaborasi pendanaan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
Dari sisi ekonomi, Maros mencatat pertumbuhan sebesar 9,53 persen pada triwulan pertama 2026 atau tertinggi kedua di Sulawesi Selatan. Pada 2025, kabupaten ini juga menjadi daerah dengan peningkatan investasi tertinggi ketiga di Sulsel setelah Kota Makassar dan Kabupaten Luwu Timur.
Meski demikian, Chaidir mengakui kemampuan fiskal daerah masih menghadapi tantangan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Karena itu, Pemkab Maros terus mengupayakan berbagai sumber pembiayaan, termasuk melalui usulan lima ruas jalan ke Program Inpres Jalan Daerah (IJD), yang diprioritaskan untuk wilayah pegunungan di Kecamatan Camba, Cenrana, Mallawa, dan Tompobulu.
Sementara itu, Ketua DPRD Maros, Muhammad Gemilang Pagessa, mengatakan HUT ke-67 menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan daerah.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan infrastruktur harus terus menjadi prioritas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebut sekitar 80 persen ruas jalan kabupaten saat ini telah berada dalam kondisi baik, sedangkan sisanya akan ditangani secara bertahap melalui dukungan APBD maupun program pemerintah pusat.
“Sinergi seluruh pihak sangat dibutuhkan agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun,” tutupnya. (*)
