MAKASSAR — Angkatan Pemersatu Pemuda Indonesia (APPI) menjadikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 sebagai momentum untuk memperkuat arah organisasi sekaligus memperluas peran pemuda dalam menjawab berbagai persoalan sosial di masyarakat.
Rakernas Dewan Pimpinan Pusat APPI digelar di Hotel Horison Makassar, Minggu (20/9/2026), dan dibuka oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.
Forum tersebut tidak hanya diarahkan untuk menyusun agenda internal organisasi, tetapi juga memetakan kebutuhan masyarakat yang dapat menjadi ruang pengabdian APPI.
Sejumlah persoalan sosial menjadi perhatian, mulai dari anak putus sekolah, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga kekerasan seksual.
Dalam konteks itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong APPI mengambil peran yang lebih terarah dengan memilih persoalan dan kelompok masyarakat yang dapat ditangani secara konsisten.
“Jangan berpikir sebagai pemerintah yang bisa merangkul semuanya. Masuk ke dalam satu segmen yang kecil tapi tepat, yang jelas mampu mengurai di salah satu segmen itu yang menjadi problem utama masyarakat,” ujar Munafri.
Pesan tersebut menempatkan Rakernas sebagai ruang bagi APPI untuk menentukan fokus gerakan, bukan sekadar memperpanjang daftar program organisasi.
Memperluas Arti Pengabdian Pemuda
Bagi organisasi kepemudaan, tantangan terbesar bukan hanya menjaga eksistensi organisasi, tetapi memastikan keberadaannya memiliki relevansi dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.
APPI didorong untuk memanfaatkan jaringan organisasi yang dimiliki untuk memperluas edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat.
Munafri menilai organisasi kemasyarakatan memiliki posisi strategis karena dapat menjangkau kelompok masyarakat secara lebih dekat.
“Pemerintah harus hadir bersama. Karena kalau tidak diselesaikan secara bersama, penyelesaiannya juga akan berjalan secara parsial, sendiri-sendiri,” katanya.
Karena itu, kerja APPI diharapkan tidak berjalan terpisah dari ekosistem sosial yang sudah ada. Kolaborasi dengan pemerintah, komunitas, lembaga sosial, dan kelompok masyarakat menjadi salah satu ruang yang dapat dikembangkan.
Srikandi dan LKBH Jadi Ruang Kerja Strategis
Salah satu ruang yang secara khusus didorong adalah penguatan peran Srikandi APPI dalam edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Program tersebut dapat diarahkan tidak hanya pada sosialisasi, tetapi juga pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bentuk kekerasan, mekanisme perlindungan, serta langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi kasus.
Sementara itu, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) APPI didorong memperluas akses pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
Munafri menilai keterbatasan pemahaman hukum masih menjadi persoalan yang dapat membuat masyarakat kesulitan memperjuangkan haknya.
“Banyak sekali persoalan-persoalan masyarakat yang kurang melek terhadap hukum. Ini hal penting yang fundamental. Maka dari itu penting sekali bagi saudara-saudara khususnya di lembaga hukum untuk memberikan pendampingan hukum gratis,” ujarnya.
Dua bidang tersebut menunjukkan bahwa kerja organisasi dapat dikembangkan melalui struktur dan perangkat yang sudah dimiliki APPI, sehingga program sosial tidak harus selalu dibangun dari awal.
Menjawab Tantangan Generasi Muda
APPI juga didorong memberi perhatian terhadap persoalan generasi muda di tengah perubahan lingkungan sosial akibat perkembangan teknologi digital.
Arus informasi dan penggunaan media sosial telah mengubah cara anak muda memperoleh pengetahuan, membangun relasi, dan membentuk perilaku.
Kondisi tersebut membuka peluang sekaligus tantangan bagi organisasi kepemudaan. APPI dapat mengambil ruang dalam edukasi, literasi, pembinaan karakter, serta kegiatan sosial-keagamaan yang relevan dengan kebutuhan generasi muda.
Munafri juga mendorong APPI mengembangkan program pembinaan akhlak dan meningkatkan keterlibatan anak-anak dalam kegiatan keagamaan.
Namun, ia mengingatkan agar organisasi tidak mengambil terlalu banyak persoalan sekaligus.
Fokus pada kelompok atau masalah tertentu dinilai akan membuat intervensi lebih mudah dijalankan, dievaluasi, dan dikembangkan.
Rakernas sebagai Titik Konsolidasi
Pada akhirnya, Rakernas APPI 2026 menjadi ruang untuk mempertemukan dua kebutuhan sekaligus: memperkuat organisasi dari dalam dan meningkatkan manfaat organisasi di luar.
Program kerja yang disusun perlu memiliki sasaran yang jelas dan dapat dievaluasi berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Ini tujuannya Raker. Untuk memastikan program-program kerjanya, lalu dievaluasi program-program kerjanya, lalu dimonitoring program kerjanya, lalu mengambil kesimpulan keputusan bahwa tahun depan sebenarnya ini yang dibutuhkan masyarakat,” tutur Munafri.
Dengan pendekatan tersebut, APPI memiliki ruang untuk mengembangkan model gerakan yang tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Organisasi dapat memilih sejumlah isu sosial sebagai fokus, membangun jaringan pendampingan, kemudian mengukur sejauh mana kerja tersebut memberi dampak.
Rakernas 2026 pun menjadi momentum untuk mempertegas posisi APPI sebagai organisasi pemuda yang tidak hanya berbicara tentang regenerasi dan konsolidasi internal, tetapi juga mengambil bagian dalam persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Bagi APPI, tantangan berikutnya adalah menerjemahkan agenda yang dirumuskan dalam Rakernas menjadi kerja yang terlihat di lapangan—terukur, berkelanjutan, dan benar-benar dibutuhkan masyarakat. (*)
