Nasional

Bukan Sekadar Dekat dengan Prabowo, Ini Kriteria Cawapres Ideal Versi Golkar

Tim Redaksi
×

Bukan Sekadar Dekat dengan Prabowo, Ini Kriteria Cawapres Ideal Versi Golkar

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia (Foto: IST)

SEMARANG – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan sejumlah kriteria calon wakil presiden (cawapres) yang dinilai ideal untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto, menyusul dinamika pergantian Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Doli, faktor utama yang harus dimiliki calon pengganti Gibran adalah kecocokan atau chemistry yang kuat dengan Prabowo. Kesamaan visi, misi, pola pikir, hingga arah kebijakan dinilai penting untuk membangun kepemimpinan yang solid.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

“Indonesia saat ini sama dengan negara-negara lain sedang mengalami situasi yang tidak mudah untuk dihadapi, baik masalah atau isu global yang tentu berdampak kepada kita, maupun juga isu-isu domestik,” kata Doli di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Doli di sela seminar nasional dalam rangkaian Pekan Progresif 2026 yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

BACA JUGA:  Kudeta Halus Partai Golkar

Ia menilai berbagai tantangan nasional membutuhkan soliditas, persatuan, dan sinergi di antara para pemimpin. Karena itu, hubungan kerja yang kuat antara presiden dan wakil presiden menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan pemerintahan.

“Saat ini kita mengalami kekosongan wakil presiden dan sedang mencari wakil presiden yang baru. Kami berharap wakil presiden itu adalah yang chemistry-nya cukup kuat dengan Pak Prabowo,” ujarnya.

Legitimasi Hukum dan Politik Jadi Syarat

Selain kecocokan dengan presiden, Doli menekankan pentingnya legitimasi hukum bagi calon wakil presiden. Menurutnya, seluruh persyaratan harus diperiksa secara cermat agar proses penentuan pengganti tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Jadi, harus punya legitimasi hukum. Jadi, nanti tim verifikasi yang dibentuk oleh MPR harus cari tahu betul detail, syarat seorang wakil presiden itu harus betul-betul clear,” katanya.

BACA JUGA:  Poster Munaslub Golkar Picu Gejolak, Ahmad Doli Kurnia Sebut Ada Komprador Internal

Doli juga memasukkan legitimasi politik dan sosial sebagai pertimbangan. Calon wakil presiden ideal, menurut dia, harus memiliki rekam jejak dan tingkat penerimaan yang kuat, baik di lingkungan politik maupun masyarakat luas.

Tak kalah penting, sosok tersebut harus mempunyai kemampuan sebagai problem solver atau pemecah masalah. Dengan kapasitas itu, wakil presiden diharapkan tidak hanya menjadi pendamping kepala negara, tetapi juga mampu membantu presiden menghadapi berbagai persoalan pemerintahan.

Puan, Bahlil, Dasco hingga AHY Disebut

Doli turut menyebut sejumlah tokoh yang dinilainya memiliki kapasitas untuk menjadi pendamping Prabowo. Nama-nama tersebut antara lain Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Menurut Doli, para tokoh tersebut memiliki pengalaman dan kedekatan dalam lingkaran politik maupun pemerintahan Prabowo. Karena itu, presiden dinilai telah memiliki penilaian terhadap kapasitas masing-masing.

BACA JUGA:  Ilham Arief Sirajuddin (IAS) sebagai Solusi Golkar Sulsel

“Saya kira orang-orang ini selama ini kan berada di sekitarnya Pak Prabowo dalam urusan pemerintahan dan politik. Pak Prabowo pasti sudah punya penilaian masing-masing,” tuturnya.

Meski menyebut sejumlah nama, Doli menegaskan Golkar tidak bermaksud mencampuri keputusan Prabowo dalam menentukan sosok pengganti Gibran.

Ia mengatakan calon wakil presiden dapat berasal dari partai politik pendukung pemerintah, partai di luar pemerintahan, maupun kalangan profesional. Golkar, lanjutnya, siap mendukung siapa pun yang nantinya dipilih Prabowo.

Pernyataan Doli memperlihatkan bahwa bagi Golkar, penentuan calon wakil presiden tidak cukup didasarkan pada kedekatan politik semata.

Kecocokan dengan presiden, legitimasi hukum, penerimaan politik dan sosial, serta kemampuan menyelesaikan persoalan pemerintahan juga menjadi pertimbangan penting. (*)