MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (14/3/2025).
Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh jajaran BUMD dan Tim Transisi MULIA, Munafri menyoroti pencapaian target yang belum sesuai dengan harapan, serta pentingnya memastikan perusahaan daerah benar-benar berkontribusi bagi pemerintah dan masyarakat.
Munafri menekankan bahwa banyak persoalan di tubuh BUMD yang harus segera diselesaikan, mulai dari sistem operasional hingga efektivitas manajemen.
Ia mempertanyakan sejauh mana manfaat yang dihasilkan oleh perusahaan daerah bagi masyarakat dan pemerintah kota.
“Banyak persoalan yang harus segera diselesaikan. Kita perlu melihat bagaimana sistem operasional berjalan dan apakah perusahaan daerah ini benar-benar memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Munafri menyoroti ketidaktercapaian target tahunan BUMD, yang seharusnya menjadi indikator utama dalam menilai kinerja perusahaan daerah.
“Setiap tahun ada perjanjian kerja, tapi mengapa target tidak terpenuhi? Jika semua berjalan baik, kita tidak perlu rapat seperti ini,” ujarnya dengan nada serius.
Dalam rakor tersebut, Munafri meminta kejelasan mengenai hambatan utama yang menghambat pencapaian target BUMD. Ia ingin mengetahui apakah kendala tersebut berasal dari perubahan regulasi, faktor internal, atau permasalahan dalam manajemen sumber daya manusia (SDM).
“Apakah masalahnya karena regulasi yang berubah, kendala internal, atau ada yang salah dalam manajemen SDM? Jika SDM yang bermasalah, atau direksi tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka harus dievaluasi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menginstruksikan agar seluruh jajaran BUMD menyajikan laporan berbasis data yang valid dan akurat.
“Tolong sediakan data yang jelas agar kita bisa mengambil langkah yang tepat. Semua harus berbasis aturan yang ada. Kita harus punya sistem kerja yang jelas agar perusahaan tetap sehat dan bisa berkontribusi bagi Kota Makassar,” tambahnya.
Dalam pernyataan yang cukup tegas, Munafri menekankan bahwa BUMD yang tidak memberikan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat harus dipertimbangkan ulang keberadaannya.
“Kalau tidak memberikan manfaat, untuk apa kita pertahankan?” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, Tim Transisi MULIA ditugaskan untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap seluruh BUMD di Kota Makassar.
Evaluasi ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil keputusan terkait keberlanjutan dan perbaikan sistem operasional di lingkungan BUMD.
Dengan adanya langkah ini, diharapkan BUMD di Makassar dapat beroperasi secara lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat serta pembangunan ekonomi daerah. (*)
