MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar kembali menegaskan komitmennya dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan.
Penyerahan LKPD ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan pada Jumat (21/3/2025).
Tradisi ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan ini telah dipertahankan selama tiga tahun berturut-turut, mencerminkan keseriusan Pemkot Makassar dalam tata kelola keuangan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri menegaskan bahwa penyusunan LKPD bukan sekadar soal kecepatan, tetapi juga ketepatan substansi. Ia memastikan bahwa laporan keuangan yang disampaikan telah melalui proses yang cermat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Proses penyusunan LKPD ini sudah berjalan sejak pemerintahan sebelumnya. Saya berharap laporan ini bisa memberikan gambaran yang sesuai dengan aturan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Munafri.
Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran perangkat daerah yang telah memastikan laporan ini tersusun tepat waktu.
“Saya mendapatkan laporan dari Inspektorat bahwa Makassar selalu menjadi yang pertama dalam penyerahan LKPD. Harapannya, bukan hanya cepat, tapi juga minim koreksi dari BPK,” tambahnya.
Sebagai bentuk transparansi, Pemkot Makassar membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari BPK. Munafri menegaskan bahwa dana yang dikelola pemerintah daerah adalah dana publik yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan dana pemerintah dilakukan dengan benar. Jika ada yang perlu diperbaiki, kami siap menerima bimbingan dari BPK agar tetap berada di jalur yang semestinya,” katanya.
Munafri juga menegaskan bahwa masukan dari BPK sangat dibutuhkan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, pemerintahan yang baik harus selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas demi menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kami ingin menjalankan pemerintahan yang benar-benar akuntabel. Jika ada yang kurang sesuai dalam prosesnya, mohon disampaikan agar kami bisa segera melakukan perbaikan,” tegasnya.
BPK Apresiasi Konsistensi Pemkot Makassar
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, mengapresiasi langkah Pemkot Makassar yang kembali menjadi daerah pertama dalam penyerahan LKPD.
“Tiga tahun terakhir, Kota Makassar selalu menjadi yang tercepat dalam menyerahkan LKPD. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam tata kelola keuangan daerah,” ujar Winner.
Ia menambahkan bahwa penyusunan laporan keuangan telah melalui berbagai tahapan, termasuk analisis dan review dari Inspektorat, sebelum akhirnya diserahkan ke BPK untuk diaudit.
Namun, Winner menekankan bahwa kualitas laporan keuangan lebih penting daripada sekadar kecepatan penyampaian.
Oleh karena itu, BPK akan melakukan audit secara mendalam untuk memastikan laporan tersebut benar-benar mencerminkan kondisi keuangan daerah yang sebenarnya.
“Kami tidak hanya melihat dari sisi kecepatan, tetapi juga dari kualitas laporan. Kami berharap pengelolaan keuangan Kota Makassar terus mencerminkan prinsip tata kelola yang baik,” jelasnya.
Winner juga mengingatkan pentingnya kerja sama antara Pemkot Makassar dan BPK dalam proses audit, terutama dalam hal penyediaan data yang akurat dan tepat waktu.
“Kami membutuhkan dukungan penuh dari Wali Kota dan seluruh jajaran agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Data yang kami butuhkan harus tersedia tepat waktu agar hasil audit bisa selesai sesuai jadwal,” pungkasnya. (*)
