MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menggelar audiensi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang guna membahas strategi pengendalian banjir di Kota Makassar.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota pada Senin (24/3/2025) ini dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, anggota Tim Transisi Kota Makassar, Prof. Dr. Batara Surya, serta camat dari tiga kecamatan rawan banjir, yakni Rappocini, Tamalate, dan Manggala.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, memaparkan berbagai langkah mitigasi yang telah dilakukan pihaknya, seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, kolam regulasi, serta waduk.
Namun, ia menekankan bahwa upaya ini perlu diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor agar sistem pengendalian banjir dapat berjalan lebih efektif.
“Permasalahan banjir di Makassar tidak bisa hanya ditangani oleh satu pihak. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah kota, BBWS, serta berbagai stakeholder agar solusi yang diterapkan dapat berjalan optimal,” ujar Dr. Suryadarma.
Salah satu permasalahan utama yang diungkap dalam audiensi ini adalah gangguan jaringan kabel bawah tanah yang menghambat sistem drainase.
Dr. Suryadarma menyoroti bahwa banyaknya kabel yang melintasi drainase sekunder ke drainase primer menyebabkan aliran air tidak optimal, sehingga memperburuk kondisi banjir saat curah hujan tinggi.
“Salah satu kendala yang kami temukan adalah adanya kabel-kabel bawah tanah yang menghambat aliran air. Ini harus menjadi perhatian bersama agar sistem drainase bisa berfungsi maksimal,” jelasnya.
Selain kabel bawah tanah, Dr. Suryadarma juga menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur drainase, khususnya di wilayah yang berdekatan dengan daerah aliran sungai (DAS), seperti Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengapresiasi inisiatif BBWS Pompengan Jeneberang dalam membantu penanganan banjir di Makassar. Ia menyebut audiensi ini sebagai langkah awal menuju solusi konkret bagi permasalahan yang kerap terjadi setiap musim hujan.
“Kami sangat menghargai perhatian BBWS terhadap masalah banjir di Makassar. Silaturahmi ini menjadi momentum penting untuk mencari langkah-langkah strategis dalam meminimalkan dampak banjir di kota ini,” ujar Munafri.
Ia juga menyoroti dua titik utama yang menjadi fokus utama dalam penanganan banjir, yaitu Jalan AP Pettarani dan Jalan Urip Sumoharjo.
Kedua ruas jalan tersebut sering mengalami genangan parah saat hujan deras, yang berdampak pada kemacetan lalu lintas dan aktivitas warga.
Selain itu, Kecamatan Manggala juga menjadi perhatian khusus karena merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan banjir tinggi. Munafri menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur di kawasan ini harus segera dilakukan secara terintegrasi.
Munafri juga mengungkapkan bahwa sedimentasi tinggi di kanal dan drainase menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir.
Oleh karena itu, ia berencana untuk melakukan pengerukan secara menyeluruh guna memperlancar aliran air dan mengurangi risiko banjir di berbagai titik rawan.
“Sedimen yang menumpuk di kanal menyebabkan air meluap ke jalan saat hujan turun. Pengerukan harus segera dilakukan agar aliran air tidak terhambat,” katanya.
Selain perbaikan infrastruktur, Munafri menekankan pentingnya edukasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia menyoroti kebiasaan membuang sampah sembarangan yang masih menjadi faktor penyebab penyumbatan drainase.
“Kita harus melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar mereka lebih sadar dalam menjaga kebersihan lingkungan. Percuma kita perbaiki drainase jika masih banyak yang membuang sampah sembarangan,” tegasnya.
Terkait permasalahan kabel dalam drainase, Munafri menilai bahwa perlu ada pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk penyedia layanan telekomunikasi dan listrik, untuk mencari solusi terbaik tanpa mengganggu infrastruktur yang sudah ada.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Munafri mengusulkan untuk mengadakan audiensi lanjutan setelah Lebaran, dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait.
Ia berencana mengundang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk memastikan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kami akan mengadakan pertemuan kembali setelah Lebaran dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemprov Sulsel, agar solusi yang dirumuskan dapat berjalan efektif dan sesuai regulasi,” ujarnya. (*)
