MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah inklusif dalam pengembangan layanan digital dengan mengajak langsung masyarakat berpartisipasi dalam perancangan Makassar Super Apps.
Melalui Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Selasa (15/4/2025) di Ballroom Gedung MGC, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menghimpun ide, harapan, dan tantangan warga terhadap rencana pengembangan aplikasi pelayanan publik digital terpadu ini.
FGD ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (MULIA) untuk menghadirkan layanan digital yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Andi M Yasir, mewakili Wali Kota Makassar dalam membuka kegiatan ini. Dalam sambutannya, Yasir menegaskan pentingnya menjadikan masyarakat sebagai mitra aktif dalam proses perencanaan digital.
“Forum ini menjadi ruang terbuka untuk mendalami kebutuhan nyata masyarakat Makassar terhadap layanan publik berbasis teknologi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat akan memastikan Makassar Super Apps tidak hanya inovatif secara teknis, tetapi juga relevan secara sosial.
“Kami ingin merancang aplikasi yang menjawab persoalan riil, baik dari sisi efisiensi layanan maupun kemudahan akses,” tambahnya.
Dalam forum ini, Diskominfo turut menggandeng Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Setiaji, serta praktisi teknologi Wisnu Ardianto.
Keduanya memberikan perspektif tentang pentingnya pengelolaan data, efisiensi digitalisasi layanan, hingga keamanan sistem informasi dalam pengembangan aplikasi pemerintahan modern.
“Keunggulan utama Super Apps adalah menyatukan layanan yang tersebar dalam satu portal, yang tidak hanya mempermudah masyarakat, tapi juga mempermudah pemerintah memantau kebutuhan secara real-time,” terang Setiaji.
Ia juga menekankan bahwa sistem seperti ini akan meningkatkan pengawasan terhadap keamanan digital, sekaligus memperkuat integrasi layanan lintas sektor.
Hari pertama FGD menghadirkan peserta dari latar belakang beragam, mulai dari pelajar, guru, pekerja lepas, ibu rumah tangga, hingga pengguna non-digital. Diskusi berlangsung dinamis, memperlihatkan antusiasme warga dalam menyampaikan harapan terhadap fitur dan fungsi aplikasi yang akan dibangun.
Hari kedua FGD akan melibatkan perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Makassar, sebagai kelanjutan dari tahap pengumpulan masukan.
Dengan FGD ini, Pemkot Makassar menunjukkan komitmen untuk tidak hanya membangun aplikasi, tetapi menciptakan solusi digital yang inklusif, partisipatif, dan berdampak luas.
Makassar Super Apps diharapkan menjadi satu pintu akses layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, hingga kesehatan, semua dalam genggaman.
Langkah ini sekaligus mencerminkan arah baru pemerintahan digital yang tak sekadar top-down, melainkan dibangun bersama masyarakat sejak dari proses perencanaan. (*)
