MAKASSAR – Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) klaim siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri usai Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tetap memiliki alternatif pendidikan di sekolah swasta.
Diketahui, data dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel mencatat, dari total 22 ribu lebih pendaftar di Makassar, hanya sekitar 8.508 kursi yang tersedia di SMA negeri. Artinya, lebih dari 13 ribu siswa berpotensi tidak tertampung di sekolah negeri.
Padahal, secara keseluruhan daya tampung SMA dan SMK se-Sulsel mencapai 126.498 kursi dengan rincian, SMA 80.040 kursi dan SMK 46.908 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP diperkirakan sekitar 109.440 siswa. Lalu, jumlah SMA Negeri di Kota Makassar sebanyak 24 dan tiga Madrasah Aliyah Negeri. Sementara itu, jumlah SMA Swasta di Kota Makassar sebanyak 112 dan 29 Madrasah Aliyah Swasta.
Kadis Pendidikan Sulsel, Iqbal Najmuddin mengatakan, Disdik Sulsel tengah melakukan kalkulasi mengenai daya tampung siswa baru. Mereka yang tidak lulus akan diakomodir ke sekolah swasta.
“Kalau nanti ada yang tidak tertampung di negeri setelah proses SPMB selesai, dan memang masih ada sisa siswa, kita harapkan semuanya bisa kita atur agar masuk ke sekolah swasta,” ujar Iqbal, Selasa (17/6/2025).
Iqbal mengaku, pihaknya tengah melakukan berbagai persiapan untuk mengoptimalkan peran sekolah swasta dalam menampung siswa baru. Salah satunya adalah dengan melakukan pendataan kebutuhan sekolah swasta, termasuk kebutuhan guru.
“Bahkan kemarin kita sudah lakukan pendataan. Kita juga sudah minta sekolah swasta yang membutuhkan guru-guru dari sekolah negeri, terutama yang statusnya ASN,” ungkapnya.
Rencananya, lanjut Iqbal, guru-guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sekolah negeri akan ditugaskan mengajar di sekolah swasta. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah swasta sekaligus menciptakan keseimbangan kompetitif dengan sekolah negeri.
“Dengan guru ASN yang ditugaskan, sekolah swasta tidak perlu lagi memberikan honor tambahan, karena mereka sudah bergaji,” ujarnya.
“Ini bisa meringankan beban sekolah dan kami harap tidak lagi membebani siswa dengan iuran atau biaya lain-lain,” tambah dia.
Ia juga mendorong masyarakat untuk mulai memandang sekolah swasta sebagai pilihan setara dengan sekolah negeri. Menurutnya, kondisi saat ini di berbagai daerah, tidak memungkinkan seluruh siswa tertampung di sekolah negeri.
“Kalau anak-anak mau bersekolah di swasta, saya kira tetap bisa melanjutkan pendidikan. Artinya daya tampung untuk sekolah swasta bisa menampung mereka yang tidak masuk ke negeri,” jelasnya.
Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan, Prof. Arismunandar menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta dalam menampung seluruh calon siswa.
“Idealnya begitu. Siapa yang memilih sekolah negeri, siapa yang memilih swasta sehingga tidak terjadi kesenjangan besar antara jumlah pendaftar dan kuota,” ujarnya.
Ia mencontohkan perguruan tinggi negeri yang juga menghadapi persoalan serupa, namun ditopang oleh keberadaan perguruan tinggi swasta. Prof. Arismunandar juga menyinggung perlunya perhatian bagi siswa dari keluarga tidak mampu agar tidak tersisih dari sistem.
“Kalau bisa, sekolah-sekolah swasta yang bagus itu menyediakan kuota bebas biaya bagi siswa miskin. Itu bagian dari tanggung jawab sosial pendidikan,” ucapnya.
Dengan kondisi pendaftaran yang selalu melebihi kuota, Ia menilai SPMB perlu didukung sistem yang lebih inklusif serta kebijakan kolaboratif antara sekolah negeri dan swasta, termasuk perlindungan bagi siswa dari kelompok rentan. (**)
