MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melaui Dinas Pendidikan akan melakukan rehabilitasi sekitar 120 sekolah tingkat SMA/SMK pada tahun ini.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Iqbal Andi Nadjamuddin. Ia menyampaikan, ditengah efisiensi anggaran, pihaknya lebih banyak alihkan penggunaan anggaran pada sektor pendidikan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Salah satunya memang di antaranya adalah rehab kelas dan fasilitas umum di sekolah. Jadi, yang kita rencanakan kemarin itu ada kurang lebih seratusan sekolah, kalau tidak salah. Sekitar 120 sekolah yang menjadi sasaran kita,” ucap Iqbal, Kamis (12/6/2025).
Dia mengatakan, perbaikan ini menyangkut sarana sekolah yang rusak. Diutamakan untuk ruangan kelas untuk aktivitas belajar siswa dan ruang praktik siswa.
“Arahnya memang untuk revitalisasi sarana-sarana sekolah. Kita butuh sekarang karena banyak sekolah yang ruang kelasnya perlu diperbaiki. Termasuk juga fasilitas umumnya seperti perbaikan toilet dan lainnya. Mungkin juga ruang praktik dan ruangan-ruangan lain. Tapi kita fokus dulu ke ruang kelas dan toilet yang modern, karena itu penting,” jelasnya.
“Itu menjadi fokus kita kemarin, bagaimana menentukan ulang lokasi-lokasi sasaran dari kegiatan yang didanai oleh anggaran. Hal ini juga menjadi sorotan Presiden, terutama terkait kondisi toilet sekolah,” sambungnya.
Iqbal menyebut, Pemprov Sulsel konsisten dukung program Presiden Prabowo Subianto terutama pada sektor pendidikan. Rehabilitasi sekolah akan berjalan secara bertahap hingga 4 tahun.
“Makanya kita dukung programnya Pak Presiden. Tahun ini juga dimulai RPJMD-nya Pak Gubernur. Di tahun pertama ini, kemungkinan berlangsung selama tiga tahun, maksimal empat tahun. Dalam periode itu, kita akan fokus pada perbaikan ruang kelas, toilet, dan sarana lainnya yang selama ini kurang mendapatkan pemeliharaan,” terangnya.
Selain itu kata dia, untuk tahun ini ada rencana pembangunan sekolah baru di tiga daerah. Yakni Makassar, Maros dan Gowa.
“Kita juga akan memperhatikan pembangunan sekolah baru. Untuk lahan sekolah baru memang dianggarkan, tergantung kebutuhan wilayah. Saat ini, ada tiga kabupaten yang direncanakan, termasuk Kota Makassar, Maros, dan mungkin Gowa,” sebutnya.
Kendati lebih banyak pada rehabilitasi untuk sekolah sekolah yang sarannya masih membutuhkan perbaikan serius. Sedangkan untuk sekolah baru khusus SMA sesuai dengan kebutuhan jumlah siswa.
“Namun, saat ini kita lebih fokus pada aset yang sudah ada, khususnya di Makassar. Lahannya sudah tersedia, jadi tinggal pembangunan saja. Kita tempatkan pembangunan itu di wilayah yang kita anggap memiliki kebutuhan terhadap kehadiran sekolah. Untuk jenis sekolah, yang direncanakan adalah SMA,” ujar dia.
Berbeda dengan SMK, Iqbal mengatakan fasilitas sekolah masih cukup. Sehingga untuk penganggarannya lebih fokus pada penyediaan sarana untuk kebutuhan praktik.
“Kalau SMK, kita sudah berlebihan, jadi kita tidak fokus pada pembangunan sekolah baru SMK. Untuk SMK, kita lebih menitikberatkan pada penguatan kompetensi siswa dengan menyediakan sarana praktik berbasis industri,” bebernya.
“Sekarang ada dua program utama. Pertama, relokasi untuk rencana pembelajaran praktik terpadu di bidang peternakan, perikanan, pertanian, dan mungkin juga pariwisata. Kedua, kita rencanakan tempat praktik bengkel vokasi untuk program otomotif. Lokasinya nanti di depan kantor Gubernur, di area DSB,” tambah dia.
Anggaran yang yang alokasikan kata Iqbal, akan digunakan untuk menjalankan program-program. Untuk vokasi SMK, rencannya sudah langsung operasional tahun ini.
“Termasuk kesiapan sarana dan peralatan praktik, seperti peralatan bengkel. Kita juga siapkan asrama bagi siswa agar mereka bisa tinggal dan praktik di lokasi tersebut,” jelasnya.
Dia berharap, untuk SMK nanti pihaknya bisa bekerjasama dengan teknisi profesional, bahkan mungkin dengan pihak seperti Honda atau Astra untuk mendapatkan legitimasi dan sertifikasi kompetensi siswa.
“Semua SMK di Sulawesi Selatan yang memiliki program studi otomotif bisa mengakses sarana ini. Kita akan kerjasama dengan industri otomotif agar sertifikasinya diakui secara profesional,” katanya.
Diketahui, Pemprov Sulsel mencatat efisiensi anggaran belanja tahun 2025 sebesar Rp1,4 triliun. Anggaran hasil efisiensi ini dialokasikan ulang untuk berbagai program strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, serta dukungan terhadap kebijakan nasional pemerintah.
Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Reza Faisal menjelaskan efisiensi anggaran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, melalui rasionalisasi belanja non-prioritas, memangkas overhead cost (belanja penunjang), serta menekan belanja pegawai mendekati angka 30 persen sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
“Pemerintah provinsi mengefisienkan pos-pos anggaran dari 52 perangkat daerah yang dinilai tidak mendesak dan bisa dialihkan ke program prioritas. Hasil efisiensi ini akan memperkuat kinerja belanja pemerintah provinsi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” jelas Reza Faisal.
Untuk sektor pendidikan, re-alokasi hasil efisiensi Pemprov Sulsel mencapai Rp. 235 miliar, dimana belanja dominan diarahkan pada program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan seperti perbaikan ruang kelas, perpustakaan, musholla, toilet, dan prasarana lainnya. Juga dianggarkan pembebasan lahan untuk unit sekolah baru, peningkatan sarana pembelajaran vokasi dan sekolah keberbakatan olah raga, serta penyediaan bus sekolah gratis.
“Disamping itu, untuk memperkuat kebijakan pusat terkait digitalisasi pendidikan hasil efisiensi juga dialokasikan untuk program pembelajaran berbasis internet, Smart School,,” pungkasnya. (**)
