MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan agar Badan Gizi Nasional (BGN) bersikap tegas dalam mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia meminta BGN tidak ragu menutup dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak memenuhi standar.
“BGN harus berani menutup dapur atau SPPG yang tidak qualified. Hasil monitoring bisa menjadi dasar untuk mengambil keputusan terhadap penyedia layanan yang tidak patuh SOP,” tegas Fatma, Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, tata kelola manajemen serta peralatan dapur yang tidak sesuai standard operating procedure (SOP) menjadi salah satu faktor utama terjadinya kasus keracunan MBG.
“Jika peralatan dan tata kelolanya tidak standar, itu tanda SPPG tidak siap, tidak layak, dan berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB),” ujarnya.
Data BGN mencatat, sejak program MBG diluncurkan pada Januari hingga September 2025, terdapat 6.517 kasus keracunan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Fatmawati menekankan, Sulawesi Selatan harus belajar dari kejadian di daerah lain agar hal serupa tidak terulang. “Khusus di Sulsel, kami tidak ingin ada KLB atau kasus keracunan MBG,” tandas mantan Wakil Wali Kota Makassar itu.
Di sisi lain, ia juga mengimbau masyarakat tetap percaya terhadap upaya pemerintah dalam memperbaiki penyelenggaraan MBG.
“Yang terpenting saat ini adalah meyakinkan anak-anak, orang tua siswa, dan pihak sekolah bahwa tujuan MBG adalah memastikan generasi kita bebas dari kekurangan gizi,” pungkasnya. (*)
