BEKASI — Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat oleh Badan Gizi Nasional tanpa membentuk tim khusus baru.
Optimalisasi dilakukan melalui struktur internal yang sudah berjalan, termasuk fungsi pengawasan dan investigasi.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa lembaganya telah memiliki perangkat organisasi yang memadai untuk memastikan kualitas pelaksanaan program.
“Secara organik sudah ada di kami. Ada wakil yang menangani investigasi dan komunikasi publik, serta deputi pemantauan dan pengawasan yang mengoordinasikan seluruh SPPG di Indonesia,” ujarnya usai meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pemuda Muhammadiyah di Bekasi, Selasa (21/4/2026).
Selain itu, fungsi pengawasan juga diperkuat oleh inspektorat untuk menangani persoalan teknis di lapangan. Langkah ini dilakukan guna memastikan program berjalan efektif sesuai arahan Prabowo Subianto pada 2026.
Dalam upaya penertiban standar, BGN mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG yang belum memenuhi persyaratan dasar, seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“SPPG yang tidak memiliki IPAL atau belum memiliki SLHS kami hentikan sementara sampai memenuhi ketentuan,” tegas Dadan.
Saat ini, tercatat sekitar 1.780 SPPG yang dihentikan sementara dari total 26.800 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, angka tersebut bersifat dinamis seiring proses perbaikan yang dilakukan masing-masing unit.
“Jumlahnya bisa berubah dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan, tergantung progres pemenuhan standar,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa program MBG merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Program ini menargetkan sekitar 82,9 juta anak sebagai penerima manfaat, sehingga membutuhkan pengelolaan yang ketat dan berkelanjutan.
“Ini program besar, tentu tidak mudah. Tapi kita tidak ingin ada masalah karena ini menyangkut anak-anak. Karena itu, perbaikan terus dilakukan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa penutupan sementara ribuan SPPG merupakan langkah tegas pemerintah dalam menjaga kualitas layanan.
“Penutupan itu adalah langkah paling keras sebagai bentuk evaluasi,” katanya.
Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif sekolah untuk melaporkan jika ditemukan layanan yang tidak sesuai standar, baik melalui SPPG maupun kanal pengaduan resmi.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat perbaikan sekaligus memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal dan tepat sasaran di seluruh wilayah Indonesia. (*)
