MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempercepat penerapan sistem manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan sistem merit di lingkungan pemerintahan daerah.
Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Workshop Akselerasi Implementasi Manajemen Talenta ASN dan Layanan Kenaikan Pangkat yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (13/4/2026).
Kegiatan ini diikuti para kepala BKPSDM kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan sebagai forum penyamaan persepsi sekaligus percepatan implementasi kebijakan pasca terbitnya Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Jufri menegaskan bahwa manajemen talenta bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan instrumen strategis dalam membangun birokrasi profesional dan mempercepat pembangunan daerah.
“Manajemen talenta mendorong pengembangan karier ASN yang adil, berbasis kinerja dan potensi, sekaligus menjadi bentuk penghargaan atas prestasi dan pengabdian kepada negara,” ujarnya.
Menurut Jufri, regulasi baru dari Badan Kepegawaian Negara menjadi landasan penting untuk memastikan penerapan manajemen talenta dilakukan secara terukur, objektif, dan akuntabel di seluruh instansi pemerintah.
Ia mengungkapkan, seluruh bupati dan wali kota di Sulawesi Selatan sebelumnya telah menandatangani komitmen bersama implementasi manajemen talenta ASN dengan Kepala BKN RI Zudan Arif Fakrulloh pada 2025.
Karena itu, ia meminta seluruh daerah segera menindaklanjuti komitmen tersebut melalui langkah konkret di masing-masing instansi.
“Pastikan setelah kegiatan ini progres pelaksanaan manajemen talenta dan layanan kenaikan pangkat meningkat signifikan,” kata Jufri.
Lebih lanjut, ia berharap penerapan sistem tersebut dapat melahirkan ASN profesional sekaligus calon pemimpin birokrasi yang ditempatkan berdasarkan kompetensi terbaik.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN Herman menjelaskan bahwa manajemen talenta merupakan instrumen nasional untuk memastikan penempatan ASN dilakukan berbasis data kompetensi dan kinerja.
Menurut dia, Sulawesi Selatan termasuk daerah yang menunjukkan perkembangan dalam penerapan sistem tersebut melalui assessment dan pemetaan kompetensi pegawai.
“Berbeda dengan seleksi terbuka, manajemen talenta memanfaatkan data potensi dan kinerja yang telah terukur,” jelas Herman.
Ia menerangkan, penempatan pejabat nantinya dilakukan melalui komite talenta yang diketuai sekretaris daerah dan mendapat persetujuan kepala daerah.
Setiap jabatan, kata dia, memiliki persyaratan spesifik yang harus dipenuhi kandidat, mulai dari latar pendidikan, rekam kinerja, hingga integritas personal.
“Bukan hanya yang paling baik, tetapi yang paling sesuai dengan kebutuhan jabatan,” ujarnya.
Pemprov Sulsel menargetkan seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya dapat mengimplementasikan sistem manajemen talenta ASN secara optimal dalam waktu dekat guna mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing. (*)
