MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat pendekatan antisipatif dalam pengendalian inflasi melalui serangkaian strategi terukur yang berfokus pada stabilitas pasokan, distribusi, hingga komunikasi publik.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, saat memberikan arahan dalam High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Zonasi IV Tahun 2026, Jumat (24/4/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Takalar ini melibatkan wilayah Makassar, Gowa, Takalar, dan Maros, dengan fokus utama memperkuat koordinasi lintas daerah dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat.
Dalam arahannya, Jufri menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan secara reaktif, melainkan harus berbasis perencanaan yang terukur dan kolaboratif. Ia merinci lima aspek utama yang menjadi fokus penguatan, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, komunikasi publik, serta kapasitas kelembagaan TPID.
Menurutnya, dari sisi pasokan, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat produksi pangan berbasis komoditas unggulan, meningkatkan cadangan pangan, serta mengoptimalkan kerja sama antar daerah untuk menjaga stabilitas komoditas strategis.
Sementara itu, aspek distribusi diarahkan pada peningkatan konektivitas logistik dan penguatan sistem informasi harga serta pasokan agar lebih terintegrasi. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi yang dapat memicu lonjakan harga.
Untuk menjaga keterjangkauan, pemerintah mendorong pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara tepat sasaran, sekaligus memperkuat peran BUMD pangan sebagai penyeimbang harga di pasar.
Di sisi lain, komunikasi publik juga menjadi perhatian. Pemerintah diminta memastikan penyampaian informasi yang cepat, transparan, dan akurat guna menjaga ekspektasi masyarakat terhadap kondisi harga dan pasokan.
“Penguatan komunikasi publik penting agar masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat,” ujarnya.
Aspek terakhir yang ditekankan adalah penguatan kelembagaan TPID melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta monitoring berbasis kinerja.
Berdasarkan data yang dipaparkan, inflasi Sulsel pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,59 persen secara bulanan (month to month). Sementara inflasi tahunan mencapai 4,50 persen, dengan inflasi tahun berjalan sebesar 2,11 persen.
Data tersebut, menurut Jufri, menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat intervensi kebijakan agar tekanan inflasi tetap terkendali, khususnya pada periode rawan.
Sejumlah langkah konkret juga terus dijalankan, mulai dari koordinasi rutin dengan Kementerian Dalam Negeri, pemantauan harga bersama Badan Pusat Statistik, hingga pelaksanaan pasar murah dan pembentukan pusat distribusi skala kecil.
Selain itu, strategi pengendalian inflasi Sulsel juga mengacu pada pendekatan K4, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Jufri menambahkan, arahan Gubernur Sulsel turut menekankan penguatan produksi melalui perluasan lahan tanam, perbaikan infrastruktur irigasi, optimalisasi penyerapan hasil panen, serta penguatan kerja sama antarwilayah surplus dan defisit.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut penting untuk mengantisipasi tekanan harga akibat faktor cuaca, gangguan pasokan, maupun dinamika pasar.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dan daerah agar stabilitas ekonomi tetap terjaga,” ujarnya.
Melalui penguatan sinergi TPID dan strategi yang terintegrasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap pengendalian inflasi tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (*)
