MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia Perwakilan Sulsel kembali menggelar forum strategis Forum Pinisi Sultan 2026 sebagai upaya mempercepat transformasi ekonomi daerah berbasis hilirisasi dan investasi berkelanjutan.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (27/4/2026), ini menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah, regulator, investor, dan pelaku usaha dalam mendorong realisasi proyek strategis sekaligus memperkuat daya saing ekonomi regional.
Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, menegaskan bahwa Sulawesi Selatan memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat. Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,43 persen, dengan PDRB per kapita mencapai Rp78,75 juta dan inflasi terkendali di angka 2,84 persen.
Namun, menurutnya, capaian tersebut belum cukup untuk menjawab tantangan jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Kita tidak boleh berpuas diri. Transformasi ekonomi harus dilakukan secara fundamental, terutama melalui hilirisasi dan penguatan investasi berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, strategi transformasi ekonomi Sulsel bertumpu pada tiga agenda utama, yakni percepatan hilirisasi komoditas unggulan, penguatan investasi berbasis prinsip hijau (green investment), serta optimalisasi Forum Pinisi Sultan sebagai instrumen penyelesaian hambatan investasi (de-bottlenecking).
Sulawesi Selatan, kata dia, memiliki keunggulan komparatif pada berbagai sektor, mulai dari pertambangan nikel, perikanan, hingga perkebunan. Di sektor perikanan, Sulsel tercatat sebagai produsen rumput laut terbesar nasional dengan produksi mencapai 4,01 juta ton, serta kontributor utama rajungan sebesar 41,97 persen.
Selain itu, produksi udang mencapai 74 ribu ton, sementara produksi garam meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di sektor perkebunan, Sulsel juga menjadi salah satu sentra utama kakao nasional serta memiliki potensi besar pada komoditas kelapa dan kelapa sawit.
Menurut Jufri, potensi tersebut harus diolah lebih lanjut agar menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi bagi perekonomian daerah.
“Hilirisasi menjadi keharusan. Kita tidak bisa terus bergantung pada ekspor bahan mentah, apalagi di tengah fluktuasi harga komoditas global,” katanya.
Data menunjukkan, meskipun neraca perdagangan Sulsel masih surplus dalam beberapa tahun terakhir, tren ekspor mengalami tekanan. Nilai ekspor yang sempat mencapai 2,217 miliar dolar AS pada 2023, turun menjadi 1,583 miliar dolar AS pada 2025.
Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh dominasi komoditas nikel yang menyumbang lebih dari separuh ekspor Sulsel, sehingga rentan terhadap gejolak harga global.
Di sisi lain, realisasi investasi justru menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, investasi di Sulsel mencapai Rp19,544 triliun atau tumbuh 39,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Investasi tersebut didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp11,528 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp8,016 triliun.
Peningkatan investasi ini turut berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang mencapai 26.130 orang, atau meningkat 12,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Secara geografis, investasi terkonsentrasi di sejumlah daerah strategis, seperti Makassar, Luwu Timur, Luwu, Maros, dan Gowa, yang menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Selatan.
Jufri menekankan bahwa capaian tersebut harus terus dijaga melalui penguatan fasilitasi investasi dan penyelesaian berbagai hambatan di lapangan, agar investasi yang masuk dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam peta jalan hilirisasi nasional, Indonesia menargetkan penciptaan nilai tambah ekonomi hingga ratusan miliar dolar AS serta jutaan lapangan kerja hingga 2040, dengan Sulawesi Selatan diposisikan sebagai salah satu simpul penting dalam rantai nilai tersebut.
“Momentum ini harus kita manfaatkan untuk menyelaraskan langkah dan memperkuat sinergi. Pemerintah siap memberikan kemudahan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif,” ujarnya.
Forum ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif, tidak hanya untuk meningkatkan investasi, tetapi juga memperkuat industrialisasi berbasis daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Hilirisasi bukan sekadar meningkatkan ekspor, tetapi bagaimana menciptakan nilai tambah di daerah. Kita punya sumber daya dan potensi besar untuk itu,” pungkasnya.
Forum Pinisi Sultan selama ini menjadi wadah koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam mempercepat realisasi investasi, menyelesaikan hambatan proyek strategis, serta mendorong transformasi ekonomi Sulawesi Selatan secara berkelanjutan. (*)
