MAKASSAR — Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, H. Busra Abdullah, mengingatkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi agar tetap memusatkan perhatian pada agenda pemerintahan dan menuntaskan visi serta misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
Menurut Busra, dinamika kehidupan masyarakat Kota Makassar yang semakin kompleks membutuhkan kehadiran dan perhatian serius dari pemerintah kota. Ia menilai masyarakat kini menunggu realisasi berbagai program yang dapat membawa kemajuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
“Appi harus memaksimalkan kinerja menuntaskan visi dan misinya. Masyarakat menunggu itu. Jangan terkesan muncul di masyarakat kalau wali kota tidak mengurus masyarakatnya,” kata Busra, Jumat (28/8/2026).
Busra yang kini banyak berkecimpung dalam kegiatan sosial berharap Appi dapat memastikan roda pemerintahan berjalan maksimal. Menurut dia, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat harus mendapat respons dan penanganan yang nyata dari Pemerintah Kota Makassar.
Di sisi lain, Busra juga menyinggung dinamika politik yang terjadi setelah Munafri tidak memperoleh kesempatan memimpin DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.
Menurut dia, kekecewaan dalam kontestasi internal partai merupakan sesuatu yang wajar. Namun, hal itu tidak seharusnya memengaruhi sikap Appi sebagai kader Golkar maupun mengganggu fokusnya dalam menjalankan pemerintahan.
Ia menilai Appi tetap memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk membesarkan Partai Golkar, mengingat partai tersebut merupakan salah satu pengusung utamanya pada Pilkada Makassar.
Busra juga meminta Appi menunjukkan etika politik kepada Ketua DPD I Golkar Sulsel yang terpilih, Ilham Arief Sirajuddin atau IAS. Menurutnya, IAS memiliki peran penting dalam perjalanan politik Appi menuju kursi Wali Kota Makassar.
“Persoalan kecewa tidak terpilih menjadi Ketua DPD Golkar jangan dimunculkan. Kalah menang hal biasa. Tetapi harus melihat sosok IAS adalah ketua tim pemenangannya di Pilwali, menjadi salah satu penentu mengantarnya menjadi wali kota. Etika politik harus ditunjukkan Appi kepada publik,” ujarnya.
Busra mengatakan, kedatangan IAS dalam agenda konsolidasi di Makassar semestinya dibaca sebagai upaya membangun sinergi dan memperkuat kerja politik Partai Golkar.
“IAS datang konsolidasi, itu bukti bahwa IAS ingin sinergitas di Golkar berjalan,” katanya.
Ia menambahkan, sebagai salah satu kader terbaik Partai Golkar, Appi harus menghormati setiap ketetapan organisasi dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Busra juga mengingatkan bahwa masa kepengurusan Appi sebagai Ketua DPD II Golkar Kota Makassar telah berakhir.
“Appi harus memahami bahwa kepengurusannya sebagai Ketua Golkar Makassar sudah berakhir,” tegasnya.
Soroti Kasus Dana Hibah KONI Makassar
Selain menyoroti pemerintahan dan dinamika internal Golkar, Busra Abdullah turut menanggapi persoalan hukum yang dikaitkan dengan pengelolaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar.
Busra menyinggung Ketua KONI Makassar, Ismail, yang juga merupakan anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Golkar. Ia meminta IAS selaku Ketua DPD I Golkar Sulsel melakukan evaluasi terhadap struktur Fraksi Golkar di DPRD Makassar.
Menurut Busra, isu dugaan penyimpangan dana hibah KONI Makassar senilai Rp15 miliar yang tengah berproses di Kejaksaan Negeri Makassar harus menjadi perhatian serius karena dapat berdampak terhadap citra Partai Golkar.
“Pak IAS harus evaluasi struktur Fraksi Golkar DPRD Makassar. Indikasi korupsi KONI bisa mencoreng nama besar Golkar. Jangan karena sekarang Pak IAS jadi ketua, yang tidak mendukungnya kemudian merapat untuk cari muka,” ujar Busra.
Busra menegaskan dirinya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, untuk menjaga kelancaran roda organisasi sekaligus menghormati proses penegakan hukum, ia berharap Ismail dapat dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua KONI Kota Makassar.
Menurut dia, langkah tersebut penting agar proses hukum dapat berjalan tanpa menimbulkan beban tambahan terhadap organisasi olahraga tersebut.
“Ini sebagai bentuk menghargai proses hukum dan agar roda organisasi di KONI Makassar tetap berjalan,” kata Busra. (*)
