MAKASSAR — Seluruh fraksi DPRD Sulawesi Selatan pada prinsipnya menerima jawaban Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dengan diterimanya jawaban eksekutif tersebut, pembahasan Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan bergulir di tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel.
Kesimpulan itu dihasilkan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel yang digelar di Gedung Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (14/9/2026).
Rapat membahas tanggapan fraksi-fraksi DPRD Sulsel terhadap jawaban Gubernur Sulawesi Selatan atas sejumlah catatan yang disampaikan dalam pemandangan umum fraksi sebelumnya.
Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi mengapresiasi persetujuan seluruh fraksi untuk melanjutkan pembahasan ke tahapan berikutnya.
Menurut Fatmawati, sejumlah catatan yang disampaikan fraksi masih membutuhkan penjelasan lebih teknis dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Terima kasih dari fraksi-fraksi yang telah memberikan persetujuan untuk melanjutkan kepada pembahasan di masing-masing komisi. Tentu ada beberapa catatan dari beberapa fraksi yang tentunya butuh penjelasan lebih teknis,” ujar Fatmawati.
Antrean BBM Mulai Terurai
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam rapat adalah kondisi antrean BBM dan distribusi LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah Sulsel.
Fatmawati mengatakan, Pemprov Sulsel bersama DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan PT Pertamina Patra Niaga telah melakukan koordinasi untuk merespons gangguan distribusi energi tersebut.
Menurut dia, antrean di sejumlah SPBU mulai berkurang. Namun, pemerintah masih menganggap kondisi tersebut belum sepenuhnya stabil sehingga monitoring tetap dilakukan.
“Per hari ini kita sudah bisa melihat tidak panjang lagi antrean, tapi itu masih bersifat sementara,” kata Fatmawati.
Pemprov Sulsel, lanjut dia, akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan serta distribusi BBM bersubsidi dan LPG 3 kg.
Koordinasi dengan Pertamina dan pemerintah kabupaten/kota juga dilakukan untuk memantau perkembangan pasokan sekaligus kondisi pelayanan energi di lapangan.
Sebelumnya, dalam jawaban eksekutif, Pemprov Sulsel menyebut telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah kabupaten/kota, serta aparat penegak hukum untuk mendukung kelancaran distribusi energi.
Pemprov juga berkoordinasi dengan Direktur Utama Pertamina terkait kebutuhan pasokan BBM di Sulsel menyusul meningkatnya permintaan masyarakat.
Lahan Stadion Sudiang Masuk Meja Teknis
Selain persoalan energi, isu lahan pembangunan Stadion Sudiang menjadi salah satu catatan penting fraksi dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.
Fraksi Gerindra, Golkar, dan PKS antara lain menyampaikan aspirasi terkait penyelesaian hak masyarakat serta implikasinya terhadap kelanjutan pembangunan stadion.
Menanggapi persoalan tersebut, Pemprov Sulsel bersama DPRD sepakat membentuk tim teknis yang melibatkan sejumlah lembaga terkait.
Tim tersebut akan terdiri atas unsur Pemerintah Provinsi Sulsel dan DPRD, dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).
“Jadi kita sepakati bahwa akan dibentuk tim teknis antara Pemerintah, DPRD, yang juga akan melibatkan BPN dan juga tentunya BPKH, sehingga tidak ada multitafsir ataupun opini-opini yang berkembang,” ujar Fatmawati.
Tim teknis tersebut akan mengkaji persoalan lahan Stadion Sudiang dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan transparansi.
Pemerintah berharap hasil kajian dapat memberikan dasar yang lebih jelas dalam menentukan langkah penyelesaian persoalan lahan dan mendukung kelanjutan pembangunan stadion.
Catatan Fraksi Tak Hanya Soal Energi
Dalam rapat paripurna, fraksi-fraksi DPRD Sulsel juga memberikan sejumlah catatan terkait pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Isu yang disoroti antara lain optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyelesaian Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah kabupaten/kota, keberlanjutan program pertanian dan ketahanan pangan, serta penyaluran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
Fraksi juga menyoroti pengisian sejumlah jabatan pemerintahan yang masih berstatus pelaksana tugas serta persoalan lahan Stadion Sudiang.
Berbagai catatan tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan lebih lanjut pada tingkat komisi dan Banggar.
APBD Perubahan Diarahkan ke Pelayanan Publik
Dalam jawaban eksekutif, Pemprov Sulsel menegaskan bahwa Perubahan APBD 2026 diarahkan untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung sejumlah program prioritas pembangunan daerah.
Alokasi anggaran diarahkan antara lain untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta irigasi, layanan kesehatan, rehabilitasi dan penambahan ruang kelas sekolah, penguatan sektor pertanian dan kehutanan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemprov juga menegaskan pengelolaan anggaran akan dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan tanggapannya, pimpinan sidang menyimpulkan bahwa jawaban eksekutif dapat diterima.
Pembahasan Perubahan APBD Sulsel Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan dilanjutkan melalui Badan Anggaran dan komisi-komisi DPRD Sulsel. (*)
