TERPILIHNYA secara aklamasi Munafri Arifuddin (Appi) sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan bukanlah sekadar pergantian ketua, melainkan sekaligus menjadi ujian bagi makna kata “kader” itu sendiri.
Publik menyaksikan, hanya dalam waktu sekitar tiga minggu, seorang tokoh yang awalnya masih berstatus pengurus Partai Golkar berubah menjadi nakhoda partai yang usianya jauh lebih tua dari keanggotaannya di sana.
Pertanyaannya bukan apakah itu sah atau tidak, karena prosedur partai memungkinkannya. Pertanyaannya adalah, apakah itu sehat atau tidak bagi demokrasi kita?
Terlebih, yang digantikan Appi adalah Ni’matullah Erbe, politisi yang lebih dari dua dekade merawat Demokrat dan mewarnai tradisi sebagai salah satu dari sedikit politisi intelektual di daerah ini.
Dari Golkar Makassar
Wali Kota Makassar itu menyerahkan surat pengunduran diri dari Golkar kepada Ketua DPD I Golkar Sulsel pada 5 Oktober 2026. Tak lama kemudian ia menerima kartu tanda anggota Partai Demokrat.
Pendaftaran bakal calon ketua DPD Demokrat Sulsel dibuka 15 hingga 21 Oktober, dan hanya Appi yang kemudian mengambil sekaligus mengembalikan formulir. Jadilah ia calon tunggal!
Pada Musda V di Hotel Claro Makassar, Jumat malam (23/10/2026), Appi akhirnya ditetapkan aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel dengan dukungan seluruh 27 pemilik suara, termasuk 24 DPC kabupaten/kota.
DPP Demokrat memberinya waktu paling lama 30 hari untuk menyusun struktur dan komposisi kepengurusan baru.
Ke Mana Selanjutnya Ni’matullah?
Pada 8 Oktober, Ni’matullah masih mengaku memegang dukungan minimal 20 DPC.
Dua pekan kemudian, seluruh 24 DPC berdiri di belakang Munafri, dan Ni’matullah tidak mendaftar. Sampai pemberitaan terakhir, ia belum menanggapi keputusan itu.
Ketua Umum AHY memuji Ni’matullah sebagai kader utama yang mengabdi 22 tahun. Itu penghormatan yang pantas, tetapi penghormatan di podium belum menjawab pertanyaan yang lebih penting: apa peran Ni’matullah setelah ini?
Persoalannya bukan semata nasib seorang tokoh. Ni’matullah dikenal sebagai politisi yang gagasannya jernih dan kritis terhadap situasi kebangsaan, bahkan ketika memegang jabatan ketua partai.
Suara semacam Ni’matullah itu teramat langka di politik daerah. Jika ia tersisih menjadi sekadar “senior yang dihormati”, partai dan publik Sulsel tentu akan kehilangan salah satu figur yang konsisten menggagas ide prospektif untuk perbaikan bangsa dan daerah.
Kita memang tidak tahu apakah proses ini sesuai harapan Ni’matullah, dan hanya ia yang berhak menjawab. Yang bisa dinilai publik adalah bagaimana Demokrat memberinya ruang di masa-masa selanjutnya.
Bukan Kaesang, tetapi Sama-sama ‘Jalan Pintas’
Banyak orang segera teringat Kaesang Pangarep, putera Joko Widodo, yang dalam hitungan hari setelah masuk PSI langsung menjadi ketua umum.
Kemiripan proses yang dijalani Kaesang di PSI nyaris serupa dengan fonemena Appi ke Demokrat Sulsel, yakni sama-sama sebagai figur dari luar, kenaikan yang amat cepat, dan jenjang kaderisasi yang dilompati.
Namun ada perbedaan penting. Appi bukanlah pendatang tanpa rekam jejak politik. Ia sedang menjabat wali kota Makassar dan pernah memimpin Golkar tingkat Kota Makassar.
Appi juga tidak datang karena nama besar keluarga partai, melainkan karena membawa modal elektoral dan jaringan.
Demokrat sendiri bahkan yang menjemputnya terang-terangan, dengan tokoh senior seperti Andi Alfian Mallarangeng turun gunug untuk membujuknya bergabung.
Jadi yang kita saksikan lebih tepat disebut ‘kader transaksional berbasis sumber daya‘, bukan ‘kader karbitan berbasis trah keluarga‘.
Bedanya tipis, tetapi sangat menentukan cara kita menilainya. Yang pertama bisa dibuktikan atau digugurkan oleh kinerja, yang kedua akan terkuak oleh silsilah.
Pekerjaan Rumah Demokrat
Realitasnya, partai memang butuh pemimpin yang sanggup membiayai mesin politik, dan tidak sedikit orang memaklumi itu. Tetapi kemakluman juga seharusnya punya harga.
Bila kursi ketua terbuka bagi siapa pun yang membawa sumber daya, kader yang bertahun-tahun bekerja di lapis bawah tentu akan belajar bahwa loyalitas tidak menentukan segalanya.
Aklamasi 24 dari 24 DPC dalam dua pekan juga bisa dibaca dua cara, sebagai konsolidasi yang efektif atau sebagai tanda bahwa pilihan di tingkat bawah sudah terlebih dahulu ditentukan oleh hitungan peluang.
Ujiannya kemudian ada pada tiga hal berikut:
Pertama, apakah susunan pengurus dalam 30 hari ke depan benar-benar mengakomodasi kader lama, sebagaimana diucapkan Appi sendiri?
Kedua, apakah Ni’matullah akan diberi peran yang bermakna, bukan hanya seremonial saja?
Ketiga, apakah Demokrat mampu menunjukkan bahwa kehadiran Appi akan menambah kursi dan kualitas gagasan partai, bukan hanya sekadar menambah kekuatan dan logistik partai semata?
Waktu yang akan menjawab ketiga ujian tersebut.
Pada akhirnya, partai yang matang tidak akan menolak figur baru, apalagi jika figur yang datang itu memang berbobot secara politis. Justru sebaliknya, partai akan menjadikannya bagian dari tradisi organisasi, tanpa membuang mereka yang telah lama menjaganya. (*)
