MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus memperluas gerakan pertanian perkotaan atau urban farming dengan menargetkan setiap Rukun Warga (RW) memiliki kawasan produktif.
Program ini diharapkan menjadi salah satu penopang ketahanan pangan masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan lahan terbatas menjadi sumber pangan keluarga.
Komitmen tersebut terlihat saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung memanen bawang dan sejumlah jenis sayuran di Kebun Urban Farming Kelompok Tani Marennu, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Rabu (4/11/2026).
Setelah itu, Munafri yang akrab disapa Appi melanjutkan kunjungan ke Kelompok Wanita Tani (KWT) Mawar di Jalan Deppasawi Luar, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate. Di lokasi tersebut, ia menyaksikan hasil panen cabai, kangkung, dan terong yang dibudidayakan para anggota kelompok.
Menurut Munafri, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung perkembangan dan hasil program pertanian perkotaan yang dikelola kelompok masyarakat.
Ia menilai urban farming memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga, terutama di tengah keterbatasan lahan yang menjadi tantangan perkotaan.
“Program urban farming ini penting karena menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Walaupun dengan lahan terbatas, masyarakat tetap bisa memproduksi kebutuhan pangan sendiri,” ujarnya.
Munafri mengatakan, pemanfaatan pekarangan dan ruang kosong dapat menjadi kegiatan produktif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain menghasilkan bahan pangan, gerakan ini juga berpotensi memperkuat kebersamaan dan mengurangi pengeluaran rumah tangga.
“Kita berharap gerakan urban farming dapat tumbuh menjadi budaya produktif masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan yang dimulai dari lingkungan keluarga,” katanya.
Sekitar 60 Persen RW di Tamalate Sudah Memiliki Urban Farming
Camat Tamalate, Muhammad Aril Syahbani, mengungkapkan bahwa dari total 677 RW di wilayahnya, sekitar 60 persen telah memiliki kawasan urban farming.
Pemerintah kecamatan menargetkan seluruh RW dapat mengembangkan minimal satu kawasan pertanian perkotaan. Upaya tersebut juga akan diperluas melalui kelompok pemberdayaan masyarakat, termasuk PKK dan Dharma Wanita Persatuan (DWP).
“Target kami, setiap kelurahan wajib memiliki urban farming di setiap RW. Begitu juga PKK dan DWP harus memiliki urban farming sebagai bagian dari upaya mendorong ketahanan pangan,” tutur Aril.
Ia menyebut kunjungan Munafri menjadi momentum untuk memperkuat pengembangan program tersebut. Bahkan, Wali Kota menilai kawasan urban farming di wilayah Kecamatan Tamalate layak menjadi salah satu proyek percontohan bagi pengembangan pertanian perkotaan.
Menindaklanjuti arahan itu, pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan para lurah untuk mengidentifikasi potensi dan mengarahkan pengembangan kebun produktif di wilayah masing-masing. RW 5 Maccini Sombala akan dijadikan salah satu rujukan.
Hidroponik Jadi Alternatif di Kawasan Minim Lahan
Aril menjelaskan, pengembangan urban farming tidak dapat dilakukan dengan pola yang seragam karena setiap wilayah memiliki karakteristik geografis dan ketersediaan lahan yang berbeda.
Wilayah yang memiliki lahan memadai dapat memanfaatkan media tanam tanah secara langsung. Sementara kawasan dengan ruang terbatas dapat menggunakan metode hidroponik.
“Karakteristik setiap wilayah berbeda. Kalau tidak memiliki lahan yang cukup, bisa menggunakan metode hidroponik. Jadi, keterbatasan lahan bukan alasan untuk tidak mengembangkan urban farming,” jelasnya.
Selama ini, hasil panen dari kebun-kebun tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di lingkungan sekitar, terutama warga RT dan RW yang mengelolanya.
Menurut Aril, manfaat program ini tidak hanya diukur dari jumlah produksi. Partisipasi warga, tumbuhnya kebiasaan bercocok tanam, dan meningkatnya kemandirian pangan di tingkat lingkungan juga menjadi capaian penting.
Kecamatan Tamalate sendiri telah meraih juara pertama dalam lomba kebun “Aku Hatinya PKK” tingkat Kota Makassar. Prestasi tersebut dinilai menjadi salah satu indikator berkembangnya gerakan pemanfaatan pekarangan dan kebun produktif di wilayah itu.
Pembiayaan Jadi Tantangan Pengembangan
Meski menunjukkan perkembangan, pengembangan urban farming masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah mengajak masyarakat yang tidak memiliki lahan agar tetap dapat terlibat dalam kegiatan pertanian perkotaan.
Hidroponik menjadi salah satu alternatif, tetapi penerapannya membutuhkan biaya awal yang relatif lebih besar, terutama untuk instalasi dan sarana pendukung.
Karena itu, pemerintah kecamatan bersama kelurahan akan terus melakukan edukasi sekaligus mencari solusi agar keterbatasan anggaran tidak menjadi penghambat masyarakat memulai kegiatan tersebut.
“Kami akan terus mengedukasi masyarakat, termasuk mencari solusi terhadap kendala anggaran. Harapan kami, seluruh RW di Kecamatan Tamalate nantinya memiliki minimal satu urban farming,” pungkas Aril.
Dengan target perluasan hingga seluruh RW, Pemkot Makassar berharap urban farming berkembang menjadi gerakan bersama yang tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi keluarga. (*)
