MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong penguatan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperluas ekspor komoditas unggulan daerah.
Strategi tersebut akan dilakukan melalui pengembangan klaster komoditas, pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perluasan akses pasar internasional.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mengatakan potensi komoditas daerah cukup besar, tetapi belum sepenuhnya ditopang kapasitas pelaku usaha, akses pasar, dan sistem pengelolaan yang terintegrasi.
Hal itu disampaikan Fatmawati saat menerima Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (DJBC Sulbagsel), Martha Octavia, bersama jajaran di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Fatmawati menekankan pentingnya pendampingan bagi pelaku UMKM agar lebih memahami prosedur, persyaratan, dan fasilitas ekspor.
Menurutnya, masih banyak pelaku usaha yang menganggap kegiatan ekspor sebagai proses yang rumit dan membutuhkan biaya besar. Padahal, dengan pendampingan dan akses informasi yang memadai, UMKM berpeluang menembus pasar internasional.
“Kami membutuhkan masukan dan pendampingan dari Bea Cukai, terutama bagaimana mendorong UMKM kita agar lebih memahami ekspor. Selama ini masih ada pelaku usaha yang menganggap ekspor itu rumit, mahal, dan menakutkan,” ujar Fatmawati.
Komoditas Unggulan Didorong Masuk Klaster
Untuk mengoptimalkan potensi ekspor, Fatmawati mendorong pemetaan komoditas unggulan berdasarkan klaster di setiap kabupaten dan kota.
Sejumlah komoditas yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan antara lain rumput laut, ikan, kopi, cengkeh, gula aren, dan markisa.
Pengembangan klaster tersebut diharapkan melibatkan koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), serta mitra usaha yang dapat berperan sebagai pengumpul sekaligus penghubung produk petani dan pelaku UMKM dengan pasar yang lebih luas.
Dengan sistem pengelolaan terintegrasi, komoditas unggulan daerah diharapkan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah kepada perantara. Produk lokal juga perlu didorong melalui proses pengolahan agar menghasilkan nilai tambah dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat.
“Jangan sampai ketika panen, komoditas kita langsung dibeli oleh tengkulak dan dibawa keluar daerah. Kita ingin ada wadah yang mengumpulkan produk unggulan dari kabupaten dan kota sehingga petani dan pelaku usaha mendapatkan nilai tambah,” jelasnya.
Fatmawati juga menyoroti persoalan pencatatan asal barang dalam dokumen ekspor. Menurutnya, sejumlah komoditas yang diproduksi di Sulawesi Selatan justru tercatat sebagai ekspor daerah lain karena pengirimannya dilakukan melalui pelabuhan di Surabaya atau Jakarta.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar kontribusi Sulawesi Selatan terhadap ekspor nasional dapat tercatat secara lebih akurat.
Selain itu, penguatan infrastruktur logistik juga menjadi kebutuhan penting. Ketersediaan kapal dengan rute langsung serta fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) dinilai dapat membantu menekan biaya pengiriman dan meningkatkan daya saing produk daerah.
Bea Cukai Siapkan Klinik Ekspor untuk UMKM
Menanggapi dorongan tersebut, Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Martha Octavia, menyatakan kesiapan Bea Cukai mendukung pengembangan ekspor daerah melalui program Klinik Ekspor, edukasi kepabeanan, dan pendampingan UMKM di kabupaten dan kota.
Martha menjelaskan, kesiapan suatu produk untuk menembus pasar ekspor setidaknya harus memenuhi tiga aspek utama, yakni kuantitas, kualitas, dan kontinuitas.
Karena itu, pelaku usaha perlu didorong membangun kerja sama agar mampu memenuhi kebutuhan pasar ekspor secara konsisten, baik dari sisi volume maupun standar produk.
Bea Cukai juga membuka peluang fasilitasi kepabeanan bagi kegiatan usaha dan investasi strategis, termasuk kemudahan impor mesin dan peralatan produksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pelaku usaha dapat difasilitasi untuk bertemu dengan calon pembeli di luar negeri melalui jejaring perdagangan Indonesia.
Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas UMKM, sekaligus memperluas peluang produk unggulan Sulawesi Selatan memasuki rantai perdagangan internasional.
DBH CHT dan Peredaran Rokok Ilegal Jadi Perhatian
Selain membahas pengembangan ekspor, pertemuan tersebut juga menyoroti penurunan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang diterima Sulawesi Selatan serta meningkatnya peredaran rokok ilegal.
Fatmawati mengungkapkan, penurunan alokasi DBH CHT menjadi perhatian pemerintah daerah. Di sisi lain, Sulawesi Selatan juga menghadapi tantangan pengawasan peredaran rokok ilegal dan dampak kesehatan akibat konsumsi produk tembakau.
Ia menilai formula pembagian DBH CHT perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan beban daerah pemasaran dan konsumsi, bukan hanya wilayah penghasil tembakau atau industri hasil tembakau.
“Ini menjadi perhatian kami karena daerah pemasaran juga menghadapi persoalan peredaran rokok ilegal dan dampak kesehatannya. Kami berharap ada evaluasi terhadap indikator pembagian DBHCHT agar kebutuhan daerah dapat diperhitungkan secara lebih proporsional,” ungkap Fatmawati.
Berdasarkan pemaparan jajaran Bea Cukai dalam pertemuan tersebut, penindakan rokok ilegal hingga November 2026 mencapai sekitar 125 juta hingga 130 juta batang. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil penindakan sepanjang tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 40 juta batang.
Fatmawati menyatakan, Pemprov Sulsel akan mendorong komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta DPR RI untuk membahas evaluasi formula pembagian DBH CHT.
Ia juga menilai pengembangan kembali Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Kabupaten Soppeng dan rencana pengembangan sentra serupa di Kabupaten Maros perlu mendapat perhatian.
Menurutnya, pengembangan industri hasil tembakau yang legal dapat menciptakan aktivitas ekonomi produktif sekaligus memberikan nilai tambah bagi daerah.
Sebagai tindak lanjut pertemuan, Pemprov Sulsel berencana menggelar rapat koordinasi teknis dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, Bea Cukai, serta pemangku kepentingan terkait.
Rapat tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk mengembangkan klaster komoditas ekspor, memperkuat pemberdayaan UMKM, meningkatkan daya saing produk lokal, sekaligus memperkuat pengawasan peredaran rokok ilegal. (*)
