MAKASSAR – Pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (PP LIDMI) mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI segera menuntaskan proses konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
PP LIDMI menilai, penyelesaian persoalan tersebut penting untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan sekaligus mencegah ketidakpastian dalam penyelenggaraan negara. Prosesnya harus berjalan sesuai konstitusi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Gibran menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026). Sehari kemudian, MPR menggelar rapat gabungan untuk membahas tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan.
Dalam perkembangan terbaru, pimpinan MPR menetapkan sidang paripurna untuk pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden pengganti akan dilaksanakan pada 2 Desember 2026.
Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (16/11/2026), PP LIDMI memandang persoalan tersebut tidak bisa disederhanakan sebagai dinamika politik biasa.
Pengunduran diri pejabat negara pada posisi strategis seperti Wakil Presiden merupakan persoalan ketatanegaraan yang harus diselesaikan melalui prosedur hukum yang jelas.
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan nasional. Karena itu, PP LIDMI meminta MPR memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan, termasuk kejelasan prosedur, persyaratan calon, dan batas waktu penyelesaian.
Minta Proses Berjalan Transparan dan Akuntabel
PP LIDMI juga menyoroti polemik persyaratan administrasi pendidikan yang turut mengiringi dinamika pengunduran diri Gibran.
Organisasi tersebut menilai, persoalan itu menjadi pengingat bahwa setiap jabatan publik harus dijalankan berdasarkan prinsip kepatuhan terhadap hukum dan kesetaraan di hadapan konstitusi.
Setiap putusan hukum, menurut PP LIDMI, harus dihormati dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat. Penafsirannya tidak boleh melampaui ruang lingkup putusan, tetapi konsekuensi hukum yang telah ditetapkan juga tidak boleh diabaikan.
Ketua Umum PP LIDMI Muhammad Ikram, S.Sos., M.Sos., menegaskan bahwa kepentingan bangsa dan konstitusi harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun kepentingan figur tertentu.
“Dalam negara hukum, tidak boleh ada jabatan publik yang berada di luar jangkauan konstitusi. Kami mendukung MPR RI untuk segera mengambil langkah konstitusional secara transparan, objektif, dan akuntabel. Yang harus kita jaga bukan sekadar keberlangsungan pemerintahan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi negara,” tegas Ikram.
PP LIDMI menilai peristiwa pengunduran diri Gibran akan menjadi salah satu catatan dalam perjalanan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.
Peristiwa ini diharapkan menjadi pelajaran bagi para pemimpin dan generasi penerus bangsa mengenai pentingnya kematangan kepemimpinan, integritas, serta tanggung jawab dalam mengemban amanah publik.
Organisasi tersebut berharap ke depan Indonesia memiliki kepemimpinan yang semakin matang dan berintegritas, sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi di tengah masa jabatan dan tidak mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. (*)
















