MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dengan melibatkan sektor swasta secara profesional, transparan, dan kompetitif.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat meresmikan Asphalt Mixing Plant (AMP) milik PT Tujuh Wali Wali di Kawasan Industri Makassar (KIMA), Jumat (9/1/2026).
AMP tersebut merupakan unit bisnis konstruksi Bosowa Corporindo yang diharapkan mampu mendukung kebutuhan material infrastruktur, khususnya aspal, seiring meningkatnya aktivitas pembangunan jalan di Kota Makassar.
Peresmian fasilitas produksi aspal itu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Munafri Arifuddin. Acara tersebut turut disaksikan Founder Bosowa Corporindo Aksa Mahmud, CEO Bosowa Corporindo sekaligus Director in Charge Bosowa Property Group Subhan Aksa, Ketua Yayasan Aksa Mahmud yang juga Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, serta perwakilan mitra perbankan dan pengelola kawasan industri.
Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan bahwa tingkat kemantapan jalan di Kota Makassar saat ini telah mencapai 97 persen. Pemerintah kota menargetkan peningkatan menjadi 98 persen pada tahun anggaran 2026 melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Setiap tahun kami membangun dan memelihara sekitar 50 kilometer jalan. Sekitar 32 hingga 33 kilometer merupakan pembangunan baru, sisanya pemeliharaan. Itu berarti kebutuhan material konstruksi, seperti aspal, beton, dan paving, sangat besar,” ujar Munafri.
Ia menjelaskan, setelah musim penghujan, hampir seluruh wilayah kota membutuhkan perbaikan jalan yang cepat dan berkualitas. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Pemkot Makassar mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mendukung ketersediaan material infrastruktur.
Meski demikian, Munafri menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Makassar tetap dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif. Ia memastikan tidak ada perlakuan khusus bagi pihak manapun, termasuk perusahaan yang memiliki kedekatan personal dengannya.
“Semua proyek tetap melalui mekanisme lelang, baik e-katalog maupun mini kompetisi. Yang kami cari adalah perusahaan yang kompeten dan mampu menjamin mutu pekerjaan,” tegasnya.
Selain infrastruktur jalan, Munafri juga mengungkapkan bahwa Pemkot Makassar terus menggenjot pembangunan fasilitas publik lainnya. Pada 2026, pemerintah kota menargetkan pembangunan dua puskesmas baru sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan masyarakat.
Di sektor pendidikan, Pemkot Makassar memperluas kerja sama dengan sekolah swasta unggulan melalui skema beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan memastikan akses pendidikan berkualitas dapat dirasakan secara merata.
Munafri juga memaparkan rencana pembangunan Stadion Makassar yang akan dilaksanakan melalui skema multiyears. Stadion berkapasitas sekitar 15 hingga 17 ribu penonton tersebut dirancang menjadi pemicu pengembangan kawasan baru di wilayah Untia.
“Pembangunan stadion akan menjadi trigger bagi pengembangan kawasan. Ini membuka peluang besar bagi dunia usaha, khususnya perusahaan lokal, untuk terlibat dalam pembangunan kota,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Makassar mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar per bulan untuk mendukung pelaksanaan event berskala nasional dan internasional. Langkah ini ditargetkan mampu mendatangkan lebih dari 20 ribu pengunjung setiap bulan dan menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, serta ekonomi lokal.
Dengan total belanja daerah pada 2026 yang diperkirakan mencapai Rp3 triliun, Munafri menegaskan bahwa Kota Makassar terbuka bagi dunia usaha untuk berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.
“Kami ingin Makassar tumbuh sebagai kota yang ramah investasi, memiliki infrastruktur yang andal, dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
