LUWU TIMUR — Program seragam sekolah gratis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2025 senilai Rp 8,7 miliar menuai sorotan.
Hingga memasuki awal 2026, ribuan peserta didik jenjang PAUD, SD, dan SMP belum menerima perlengkapan seragam sebagaimana dijanjikan.
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran Rp 8,7 miliar tersebut dialokasikan untuk pengadaan 16.737 paket perlengkapan seragam sekolah yang meliputi sepatu, kaus kaki, celana atau rok, baju, dasi, tas, dan topi. Rinciannya, PAUD sebanyak 5.502 siswa, SD 5.835 siswa, dan SMP 5.400 siswa.
Namun, sejumlah orang tua siswa di beberapa kecamatan mengaku belum menerima seragam dimaksud. Bahkan, sebagian besar telah membeli sendiri perlengkapan sekolah anak mereka.
“Pada tahun-tahun sebelumnya, biasanya paling lambat Desember sudah dibagikan. Ini sudah hampir dua bulan memasuki tahun 2026, seragamnya belum ada sama sekali,” ujar Awaluddin, orang tua siswa di Kecamatan Malili, Selasa (17/2/2026).
Hal senada disampaikan Fitriani, warga Kecamatan Towuti. Ia mengaku belum menerima seragam untuk anaknya pada tahun 2025 lalu.
“Katanya sempat mau dibagikan di sekolah, tapi dibatalkan. Kami akhirnya beli sendiri karena anak-anak sudah masuk sekolah,” ujarnya.
Informasi yang diperoleh dari sejumlah sekolah menyebutkan bahwa di Kecamatan Wasuponda sempat terjadi pembagian seragam. Namun, karena perlengkapan dinilai belum lengkap—terutama sepatu dan tas—seragam tersebut kemudian ditarik kembali.
“Ada beberapa sekolah yang sempat membagikan, tapi karena belum lengkap, akhirnya ditarik lagi,” kata salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya.
Sesuai petunjuk teknis (juknis) awal program, anggaran tersebut seharusnya terintegrasi dalam skema ‘Kartu Pintar’.
Setiap siswa direncanakan menerima dana langsung melalui rekening masing-masing, dengan nominal Rp 400 ribu untuk PAUD, Rp 560 ribu untuk SD, dan Rp 600 ribu untuk SMP, guna membeli perlengkapan secara mandiri.
Namun, hingga kini kartu atau rekening yang dimaksud belum terealisasi. Di sisi lain, muncul informasi bahwa skema program berubah menjadi pengadaan langsung seragam melalui pelaku UMKM konveksi.
Perubahan skema tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat, terutama terkait konsistensi juknis dan mekanisme pengawasan anggaran.
Penelusuran terhadap struktur anggaran menunjukkan pembagian alokasi sebesar Rp 2,2 miliar untuk PAUD, Rp 3,26 miliar untuk SD, dan Rp 3,24 miliar untuk SMP. Dengan total 16.737 siswa, masyarakat mempertanyakan progres realisasi fisik dari pengadaan tersebut.
Sejumlah kalangan menilai, jika terjadi perubahan mekanisme dari transfer langsung ke pengadaan terpusat, maka semestinya disertai penjelasan terbuka kepada publik.
Transparansi dinilai penting agar tidak menimbulkan dugaan maladministrasi atau penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur, Raodah K, yang berusaha dikonfirmasi melalui panggilan telepon dan pesan WhatsApp, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Program seragam gratis merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di sektor pendidikan. Tujuannya untuk meringankan beban orang tua sekaligus memastikan seluruh peserta didik memiliki perlengkapan sekolah yang layak.
Namun, dengan belum tersalurkannya seragam hingga awal 2026, publik kini menanti penjelasan resmi pemerintah daerah terkait progres pengadaan, kepastian distribusi, serta kejelasan skema pelaksanaan program senilai Rp 8,7 miliar tersebut. (*)
