MAKASSAR — Tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu Timur yang ditopang sektor pertambangan nikel dinilai belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab masih bertahannya angka kemiskinan ekstrem di daerah yang dikenal sebagai salah satu penghasil nikel terbesar di Indonesia itu.
Ekonom Universitas Hasanuddin (Unhas) sekaligus Ketua Dewan Pakar MKPD CIDES ICMI Sulawesi Selatan, Prof. Hamid Paddu, mengatakan besarnya nilai PDRB tidak dapat dijadikan ukuran tunggal untuk menilai tingkat kemakmuran masyarakat.
“PDRB yang tinggi tidak otomatis berarti pendapatan masyarakat juga tinggi. Yang terjadi di Luwu Timur adalah paradoks pembangunan. Daerahnya sangat kaya, produksi nikelnya besar, tetapi manfaat ekonominya belum sepenuhnya tersebar merata kepada seluruh masyarakat,” kata Hamid saat dimintai tanggapannya terkait fenomena kemiskinan ekstrem di daerah penghasil tambang, termasuk Luwu Timur, Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, kontribusi ekonomi Luwu Timur selama ini didominasi perusahaan-perusahaan tambang nikel, terutama PT Vale Indonesia Tbk. Namun, nilai tambah yang dihasilkan lebih banyak berasal dari keuntungan perusahaan, penyusutan modal, pembayaran kepada investor, serta aktivitas industri yang bersifat padat modal.
Akibatnya, meskipun PDRB per kapita Luwu Timur tergolong sangat tinggi, pendapatan rumah tangga masyarakat tidak otomatis ikut meningkat.
“Ekonomi daerah tumbuh lebih cepat daripada kesejahteraan masyarakat. PDRB itu merupakan angka rata-rata yang tidak selalu mencerminkan kondisi riil pendapatan warga,” ujarnya.
Hamid menjelaskan, struktur ekonomi Luwu Timur hingga kini masih bertumpu pada sektor pertambangan, sementara sektor-sektor yang lebih banyak menyerap tenaga kerja seperti pertanian, UMKM, industri pengolahan lokal, pariwisata, dan ekonomi kreatif belum berkembang secara seimbang.
Kondisi tersebut, lanjutnya, memunculkan dualisme pembangunan. Kawasan di sekitar aktivitas pertambangan berkembang lebih pesat dibandingkan wilayah-wilayah pertanian yang jauh dari pusat industri.
“Dampaknya terlihat pada kesenjangan antarwilayah. Akses pendidikan berbeda, pelayanan kesehatan belum merata, dan masih ada desa-desa yang tertinggal dari sisi infrastruktur,” katanya.
Menurut Hamid, tantangan terbesar pemerintah daerah saat ini bukan sekadar meningkatkan investasi, melainkan memastikan kekayaan sumber daya alam mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih inklusif.
Ia menilai hilirisasi industri nikel perlu diperkuat di Luwu Timur agar nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja tidak lebih banyak dinikmati daerah lain.
“Hilirisasi sebaiknya dikembangkan di daerah penghasil, bukan seluruh nilai tambahnya berpindah ke kawasan industri di luar Sulawesi. Dengan begitu, peluang kerja dan aktivitas ekonomi lokal akan tumbuh lebih besar,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.
Pemerintah juga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan UMKM dan industri pendukung yang terhubung dengan sektor pertambangan, serta mengarahkan pendapatan daerah dari sektor tambang untuk investasi jangka panjang di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan inovasi.
Hamid juga menekankan pentingnya memperkuat tata kelola penerimaan daerah agar lebih transparan dan akuntabel sehingga manfaat ekonomi dari sektor pertambangan benar-benar dapat dirasakan masyarakat secara luas.
“Yang paling penting adalah bagaimana mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kesejahteraan yang inklusif. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya PDRB, tetapi dari seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)
