MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai mematangkan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan untuk tahun 2027 melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tematik yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (20/4/2026).
Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, ini mengangkat tema transformasi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, inklusif, dan berkeadilan.
Menurut Jufri, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah lintas sektor dalam merumuskan kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa pendekatan parsial tidak lagi relevan dalam menghadapi kompleksitas persoalan kemiskinan saat ini.
“Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, terkoordinasi, dan berkelanjutan sebagai bagian dari agenda strategis pembangunan daerah,” ujarnya.
Langkah ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang menargetkan percepatan penurunan kemiskinan, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem melalui intervensi terpadu berbasis data.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel per 5 Februari 2026, tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan pada 2025 tercatat sebesar 7,43 persen.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada di level 8,25 persen, serta menunjukkan penurunan dari 7,77 persen pada 2024.
Meski tren penurunan terus terjadi, Jufri mengingatkan masih adanya kesenjangan antarwilayah yang cukup signifikan. Sejumlah daerah bahkan mencatat tingkat kemiskinan di atas 10 persen.
Wilayah tersebut antara lain Pangkajene dan Kepulauan, Jeneponto, Luwu, Luwu Utara, Enrekang, Kepulauan Selayar, Tana Toraja, dan Toraja Utara.
Sebaliknya, sejumlah daerah mencatat tingkat kemiskinan relatif rendah, seperti Makassar, Parepare, Sidenreng Rappang, Luwu Timur, dan Wajo.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan harus tidak hanya tumbuh, tetapi juga merata. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi faktor penyebab kemiskinan secara lebih detail,” tegasnya.
Ia mendorong kabupaten/kota untuk memperkuat perencanaan berbasis data dengan memetakan kantong-kantong kemiskinan secara spesifik.
Selain itu, integrasi program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan dinilai menjadi kunci dalam menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Melalui forum ini, pemerintah berharap dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel Irawan Dermayasmin Ibrahim, para wakil kepala daerah se-Sulawesi Selatan, serta jajaran perencana pembangunan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. (*)
